payday loans
   
NS Jamkesmas (Part 1 of 2) PDF Print E-mail
Written by admin   

NS Jamkesmas (Part 1 of 2)

1. Jumat, 30 Oktober, 2009 18:42 "Laksono Trisnantoro" <trisnantoro@xxx>

Ini posting dari pak Siswanto. Sudah diubah menjad Ns-Jamkesmas judulnya. Dear All,  Saya mau "refleksi" dan "urun rembug". Saya sangat setuju kalau "reformasi sistem pembiayaan" kita harus ditata. Sejak pemberlakuan paket UU otoda pada dasarnya kita telah menuju “demokratisasi" dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Demokratisasi sesungguhnya meliputi dua unsur, demokratisasi politik dan demokratisasi ekonomi. Pertanyaan yang paling mendasar dalam sektor kesehatan adalah: apakah sektor kesehatan akan dimasukkan dalam demokratisasi ekonomi? Bila jawabannya "ya", maka sektor kesehatan akan bergerak ke arah liberalisme (pasar murni). Sesungguhnya dalam negara demokrasi (sekalipun), sektor kesehatan bisa diarahkan pada liberalisme / liberalism democracy (model Amerika), atau pada kutub yang berlawanan, diarahkan pada soialisme / socialism democracy (model Eropa). Dengan kata lain, dalam negara "demokrasipun" sektor kesehatan dapat "diperlakukan secara khusus" digiring ke arah socialisme. Dalam mereformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia tentunya kita juga harus mempunyai "end goal" yang jelas, apakah ke arah liberalism democracy (model Amerika) atau ke arah socialism democracy (model Eropa). Dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN sistem pembiayaan kita diarahkan pada "social health insurance". Artinya, mengarah pada socialism democracy. "End goal" inilah yang harus kita sepakati dulu. Mengapa isu ini saya angkat untuk bahan diskusi, karena beberapa hal:

  1. UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN yang mengamanatkan implementasinya dalam rentang waktu lima tahun, tampak implementasinya terseok-seok (kalau tidak boleh dikatakan tidak jelas).
  2. Reformasi sistem pembiayaan dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sejak tahun 2001 (paska reformasi) bersifat "parsial" dan "scattered". Program Askeskin (Jamkesmas) adalah contoh reformasi parsial, yang dikatakan akan menuju asuransi sosial (amanat UU SJSN). Padahal menurut hemat kami, mestinya terapkan dulu SJSN, barulah orang miskin yang tidak mampu bayar preminya disubsidi oleh pemerintah (analog Medicaid di US). Program pengobatan gratis (di beberapa kab/kota) adalah contoh kebijakan yang "scattered", karena bersifat kecil-kecil dan dampaknya akan menimbulkan "in-equity" antar daerah.
  3. Bila kita cermati reformasi sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan kita sejak reformasi, maka yang terjadi adalah "simpang siur", dalam arti sebagian menuju ke arah socialism democracy (pengobatan gratis di puskesmas, Jamkesda dengan biaya APBD), dan sebagian lain menuju liberalism democracy (sistem market), contohnya, transformasi RS pemerintah menjadi BLU, puskesmas otonom (swakelola/mandiri) , investasi asing dalam pendirian RS??. Dus kesimpulan dari uraian di atas, dalam "mereform" sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Indonesia, harus ditetapkan dulu "end goalnya", apakah socialism democracy atau liberalism democracy. Ini merupakan road map besarnya. Barulah disusun pentahapannya dengan "langkah-langkah kecil" (incremental) yang fisible untuk dijalankan, dengan tetap berpedoman pada tujuan besarnya (end goal). Dengan begitu, reformasi tidak simpang siur. Refleksi ini adalah merupakan wujud kecintaan saya pada bangsa ini.

2. Sun Nov 1, 2009 5:23 am Siswanto Siswanto" <siswantos@xxx>

Terkait dengan isu reformasi pembiayaan kesehatan, saya melihat banyak komentar, baik yang bersifat mikro maupun makro. Mikro dalam arti kandungan atau langkah kebijakan kecilnya, makro dalam arti end goal yang ingin dicapai. Prof Firman, misalnya, telah menanggapinya secara makro, dan beliau setuju bahwa sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia diarahkan pada socialism (social health insurance). Dan, ini tentunya sudah sesuai dengan UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Saya sebetulnya mengangkat isu ini, tidak ingin menghakimi bahwa model liberalism lebih buruk dari model socialism Sudah pasti keduanya punya keunggulan dan kelemahan nya masing-masing. Namun bila kita melihat Laporan WHO tahun 2000, Health System, Improving Performance, tampak bahwa model socialism jauh lebih efisien dibanding model liberalism. Terlihat di situ, Kanada dan Jepang misalnya, menggunakan biaya per kapita jauh lebih rendah dibanding US, namun UHH nya sepadan, bahkan Jepang jauh lebih tinggi dibanding US. Untuk memudahkan jawaban atas pertanyaan: ke mana end goalnya dan apakah kita sudah on the right track, barang kali ada baiknya kita berangkat dari spektrum model pembiayaan di bawah ini.
OOP --- Model liberal (US) -- Asuransi sosial --- Tax based insurance --- Sosialis murni (Liberalisms Socialism). Spektrum pembiayaan kesehatan seperti di atas barang kali agak berbeda dengan rujukan yang selama ini kita baca, saya sengaja menambahkan model OOP (out pocket), yang notabene ini komponen terbesar dalam pembiayaan di Indonesia, sebagai ujung yang paling liberal. Sementara, model sosialisme murni (pembiayaan dan pelayanan dilakukan oleh negara), Kuba dan Korea Utara misalnya, saya masukkan dalam sosialisme murni. Tentunya model OOP dan Sosialisme murni tidak termasuk dalam model Health Insurance. Tapi keduanya dapat dianggap sebagai kutub yang paling berseberangan. Pertanyaannya di mana Posisi Indonesia sekarang?  Karena pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia didominasi oleh OOP, kemudian jamkesmas dan jamkesda, lalu disusul ASKES PNS dan Astek, dan akhirnya asuransi swasta, maka sesungguhnya posisi kita berada pada kutub antara OOP dan model USA. Dus, kita masih jauh menuju SHI (asuransi sosial wajib). Tapi anehnya, ada sebagian reformasi berada pada kutub sosialisme (program berobat gratis di puskesmas). Baik model sosialisme dan liberalisme keduanya ada keuntungan dan kerugian.
Model liberalisme (USA), konon keuntungannya mutu baik, namun ekuiti dan efisiensi rendah. Oleh karena itu, model ini harus ada subsidi pemerintah bagi yang tidak mampu. Model sosialisme (Model Eropa), mutu  (??), namun ekuiti dan efisiensi lebih baik. Model ini biasanya terkendala mutu. Misalnya, antri operasi sampai 1 -5 tahun. Pasien berjubel, dan seterusnya. Sebagaimana kita sudah pahami, secara teori ekonomi, pelayanan kesehatan haruslah ada intervensi negara. Setidaknya dengan dua alasan. Pertama, adanya market failure dalam pelayanan kesehatan. Kedua, sebagian pelayanan kesehatan sangatlah publik (imunisasi, P2M, kesling, dll). Dalam berbagai discourse tampaknya kita sudah sepakat untuk prinsip berikut. (1) Memisahkan UKM dan UKP. UKM dibiayai oleh pemerintah (APBN dan APBD). (2)  UKP orang mampu diserahkan kepada masing-masing orang (OOP / asuransi sukarela / asuransi wajib). (3) UKP orang miskin menjadi tanggungan pemerintah. Sesungguhnya yang kita belum sepakat adalah poin 2, artinya untuk UKP orang mampu ini akan diarahkan pada asuransi sukarela (model Amerika) atau asuransi sosial wajib (model Eropa), atau tax based health insurance (model Inggris/ Australia). UU No 40 tentang SJSN sesungguhnya sudah mengamanatkan untuk mengarah pada asuransi sosial wajib (model Eropa).
Maksud saya memaparkan ini, bisa saja kita memulai dengan pendekatan parsial dan scattered namun arahnya harus jelas, yakni asuransi sosial wajib (model Eropa). Kalau kita belajar dari evolusi asuransi kesehatan di Jerman (Von Bismarck initiative), kita melihat bahwa Jermanpun dalam mengembangkan asuransinya menjadi universal covergage (model asuransi sosial) memakan waktu hampir 100 tahun.  Kebetulan saya mempelajari evolusi asuransi kesehatan di Jerman (kurusus InWent). Itupun diawali dari community health insurance kecil-kecil dan asuransi berbasis employer dulu (seperti Astek), baru kemudian sektor informal digarap dan akhirnya menjadi universal coverage. Terkait dengan reformasi pembiayaan kesehatan di Indonesia barang kali ada baiknya kita mencontoh apa yang terjadi di Thailand. Thailand mengawali reformasi pembiayaan kesehatan dengan melakukan riset komprehensif terkait health sector reform oleh semacam National Institute of Health System. Lembaga ini diberi tugas oleh pemerintah untuk memberikan evidence based terkait inisiatif penerapan asuransi kesehatan (lihat Thailand Health Reform). Dengan demikian, aktor kebijakan mempunyai fakta dan argumen yang cukup untuk mengawal proses kebijakan. Walaupun disadari proses kebijakan itu sendiri bersifat politis. dari uraian di atas, saya ingin mengatakan (1) Pilihan sosialisme dan liberalisme bukanlan masalah pilihan baik atau buruk. Liberalisme baik saja asalkan orang yang tidak beruntung (gakin, orang tua) mendapatkan subsidi pemrintah. Pilihan sosialisme juga bisa menjadi pilihan yang baik  (bisa asuransi sosial wajib / premi atau tax based). Namun pilihan ini harus diantisipasi rendahnya mutu dan efisiensi(?). Misalnya, model intervensi dengan memisahkan provider dan purchaser (model Inggris), ada pengendalian manajemen mutu, utilization review, dsb. (2) Untuk menata ke arah end goal yang jelas (terlepas model Amerika atau model Eropa), tapi tentunya jangan dibiarkan model OOP terus, perlu suatu penelitian dan kajian (oleh tim lintas lembaga riset), untuk menyuguhkan evidence. Baik terkait kesiapan lembaga (Depkes, Depkeu, Depnakertrans), dan kesiapan masyarakat (ATP, WTP), kesiapan administrasi dalam pooling (berapa besar premi, bagaimana dikumpulkan, etc), paket pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira semua anggota milist sudah mahfum.

3. Nov 1, 2009 Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Menarik memang melihat perbandingan antar negara. Memang yang model Eropa Barat dan Jepang lebih baik dibanding Amerika Serikat. Ini sudah jelas. Namun dalam analisis  UU, ada faktor penting yang diperlukan yaitu  Sejarah. dalam konteks pembiayaan kesehatan (Jamkesmas), Indonesia sejarahnya sejak jaman Belanda lebih seperti Amerika Serikat. Tidak ada model seperti di Malaysia  yang mewarisi Inggris. Belanda tidak mewarisi sosialismenya di sektor kesehatan Indonesia. UU SJSN kita cenderung ke model Eropa (pernyataan ini bisa diperdebatkan). Pointnya, ketika sebuah UU bersifat ahistoris, pelaksanaan UU dapat sulit sekali berjalan. Akan mendapat tentangan ataupun problem praktis dalam pelaksanaan. Ini dialami oleh UU SJSN.  Yangmenjadi masalah besar di Indonesia adalah: bagaimana UU SJSN yang cenderung lebih Eropa mampu merubah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang sudah terlanjur seperti model Amerika serikat, dan bahkan lebih parah dibanding Amerika Serikat. SIstem pelayanan kesehatan lebih mempunyai sifat pasar yang fundamentalis dibanding di AS yang masih mempunyai berbagai intervensi pemerintah. Sebagai gambaran di Indonesia tidak ada UU yang melarang kartel di kalangan dokter, atau mengatur hubungan dokter dan pabrik obat. Pasal mengenai insentif pajak bagi RS nirlaba baru saja masuk di UU RS setleah perdebatan dan lobby keras. Ini tantangannya pak. Kita sudah terlanjur mempunyai sistem yang sangat bebas. Bagaimana merancang UU jamkesmas/SJSn dan seluruh PPnya untuk merubah sistem yang sangat bebas dan banyak masalah ini. Saran saya sebaiknya topik mengenai jaminan kesehatan dipisahkan dari UU SJSN. UU SJSN terlalu berat.

4. Minggu, 1 November, 2009 20:00 rachmad pua geno" <ardi_pg@xxx>

Saya coba kirim view lain dari (gapri.org) ttg masalah pembiayaan, termasuk SJSN (tanpa bermaksud menambah 'berat' topik kita -seperti disampaikan pak laks--). Membaca SJSN dari view ini, kesannya begitu 'rileks' dibandingkan dengan diskusi kita yang kata pak laks 'berat'. Apakah karena perbedaan mindset ataukah ada yang lain ??

5. Minggu, 1 November, 2009 21:47 evie sopacua" <eklevin@xxx>

cm mau nambah aja..ketika 'end goal' akan ditentukan sebenarnya yg terpikirkan adalah apakah equity akan tercapai..? equity disini adalah keadilan krn sesuai dengan kebutuhan setiap individu..pemahaman nya disini, bahwa adil, belum tentu merata..

6. Minggu, 1 November, 2009 22:19 evie sopacua" <eklevin@xxx>

pak Laksono…sejarah adalah sebuah lesson learned...apa yg baik, diambil..yg kurang pas dimodifikasi, yg jelek dibuang..? maaf kalau kurang pas..sejarah juga merupakan sebuah evidence based bahwa yg terjadi menguntungkan atau tidak, atau menggunakan istilah 'pro rakyat' atau tidak..dlm buku understanding of ideologies ada pertanyaan yg mungkin pas utk saat ini yaitu : in what ways can governmenr promote economic equality (equity)?? karena itu yg seharusnya dipikirkan dalam mengatur pelaksanaan UU SJSN...equity. .seperti yg sy kemukakan dlm email seblmnya.... . dan jawabnya adalah mixed economy..Pertanyaannya kemudian menjadi 'apakah dapat menggabungkan model Eropa Barat cs dengan model Amerika Serikat dalam pembiayaan kesehatan di indonesia dlm rangka penerapan UU SJSN?? salah satu advantage dr mixed econmy ini dikatakan 'the basic need of people are met' = equity, wl salah satu disadvantage menyebutkan 'more government regulation and less personal freedom than in free market economy' ; yg kita sama ketahui bahwa regulasi di Indonesia t.u. dlm manajemen pelayanan kesehatan memang perlu diperkuat... apa mungkin ini juga yg akan tercapai dlm penggabungan model Eropa dan A.S dlm pembiayaan kes..?

7. Senin, 2 November, 2009 15:34 Laksono Trisnantoro" <trisnantoro@xxx>

Yth Pak Kartono, pak Rachmad, dan Bu Evi dan all. Diskusi mengenai kebijakan dan history merupakan hal menarik untuk diperdebatkan.  Saya melihat bahwa sebuah kebijakan (misal UU) bersifat ahistorik jika tidak mempertimbangkan atau melihat sejarah.  Namun perlu dicatat bahwa kebijakan memang dapat bertujuan membalikkan sejarah atau merubah sebuah tradisi. Lee Kuan Yew dengan kebijakan keras berpuluh tahun mampu merubah perilaku  kebersihan penduduk Singapura.  Jadilah sekarang situasi Singapura yang lebih bersih dibanding London (sebagai benchmark Lee Kuan Yew). Situasi ini berbeda dengan kebiasaan hidup tidak bersih  dalam sejarah masyarakat perantauan Chinese. Ini membalikkan sejarah.  Kebijakan Singapura memang sangat keras karena melihat budaya dalam sejarah Singapura. Jadi kalau sebuah kebijakan tidak memperhatikan sejarah/tradisi dengan budaya, maka kebijakan ini mempunyai risiko tidak berjalan. Hanya di atas kertas.
Pak Rachmad menulis: Membaca SJSN dari view ini, kesannya begitu 'rileks' dibandingkan dengan diskusi kita yang kata pak laks 'berat'. Apakah karena perbedaan mindset ataukah ada yang lain ?? Pak Rachmad betul, ada perbedaan mindset antara saya dengan yang menulis UU SJSN yang lebih “rileks” tadi. Saya melihat bahwa UU SJSN merupakan hal sangat berat karena harus mampu merubah berbagai hal termasuk perubahan budaya masyarakat, dokter, tenaga kesehatan lainnya, pimpinan dan staf perusahaan asuransi kesehatan, pejabat dinas kesehatan, sampai ke pejabat. UU SJSN bukan hanya merubah prosedur, tapi budaya yang sudah menjadi tradisi, menjadi bagian dari sejarah panjang sektor kesehatan  Indonesia.  Tradisi dokter mendapat fee for service tidak hanya 10 tahunan. Sudah lama sekali. Saya pernah diundang Depkes 6 tahun yang lalu, juga pernah menulis kertas kerja untuk GTZ tentang  beratnya merubah tradisi sektor kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan.Saya nyatakan berat sekali perubahan ini. Tapi pernyataan saya tidak ditanggapi oleh para penyusun UU SJSN dan juga DepKes.
History matters.Kembali ke sejarah  dan UU SJSN. Sejarah sangat penting utk menjadi  pertimbangan kebijakan. Betul yang dikatakan Pak Kartono bahwa dulu di Inggris ada OOP dan fee for service.  Namun pada tahun 1948, pemerintah Inggris dari Partai Buruh secara keras menasionalisasi semua pelayanan kesehatan agar terjadi pemerataan. Hal ini tidak terjadi di Amerika Serikat. Dengan menasionalisasi RS swasta, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan kuat. Patut dicatat bahwa sekitar tahun 1948 medico industrial compleks belum sekuat sekarang. Dalam konteks perubahan di Inggris, kebijakan menasionalisasi menjadi NHS dilakukan oleh PM Partai Buruh saat itu, dalam suasana rekonstruksi Inggris pasca perang Dunia II.  Kebijakan ini menasionalisasi pelayanan kesehatan swasta, kemanusiaan (termasuk keagamaan), pemerintah lokal diinisiasi oleh kantor PM Inggris yang cenderung lebih ke kiri (sosialis), yaitu Partai Buruh.
Kebijakan ini sangat memperhatikan tradisi dalam sejarah, termasuk tradisi pendapatan tinggi dokter yang sangat kuat. Para pengambil kebijakan paham bahwa para dokter pasti menentang. Oleh karena itu , Aneurin Bevan (MenKes Inggris saat itu) menyatakan: "I stuffed their mouths with gold". Agar tidak ditentang dokter, kebijakan ini sangat memperhatikan pendapatan para dokter sehingga mau berubah. Dari gambaran  ini, kita dapat melihat betapa rapuhnya UU SJSN. Terbukti selama 5 tahun tidak berjalan. Kerapuhan timbul dari berbagai sudut. Pertama dari saat disahkannya. UU SJSN disahkan oleh Ibu Megawati di hari2 akhir periode kepresidenan. UU semacam ini sering disebut sebagai  “Midnight Laws”. Dapat dipahami bahwa periode kepresidenen berikutnya tidak merasa memiliki (ownership) UU SJSN. Sangat berbeda dengan  NHS di Inggris yang disiapkan bertahun-tahun sebelumnya sebagai agenda Partai Buruh. Oleh karena itu UU SJSN perlu diamandemen dengan salah satu tujuan adalah meningkatkan  kepemilikan dan dukungan politis dari pemerintah yang berkuasa.
Kerapuhan kedua, UU SJSN tidak bicara banyak mengenai tradisi di sektor kesehatan, termasuk peran para dokter yang sangat powerful. Masalah apakah para dokter akan kekurangan income apabila menjalankan UU SJSN tidak dibahas. Kenyataan memang sudah terjadi. Model UU SJSN memberikan insentif rendah dibanding OOP. UU SJSN tidak bicara banyak mengenai bagaimana meratakan pelayanan kesehatan ke berbagai tempat, UU SJSN tidak bicara banyak mengenai tradisi masyarakat Indonesia yang tidak kenal risiko dan lain-lain. Banyak sekali hal operasional tidak dibahas.Kerapuhan ketiga, UU SJSN mencakup kesehatan dan berbagai aspek welfare dalam hubungan pengusaha dengan buruh. Aspek ini sangat politis. Berbagai kepentingan dan ideologi yang saling bertentangan dapat terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kecurigaan para industrialis terhadap UU SJSN ini yang dianggap mengurangi daya kompetisi produk Indonesia. UU SJSN menjadi sangat rapuh pada perdebatan ideologis. Akibatnya masalah teknis yang banyak terdapat di sektor kesehatan menjadi terabaikan. Komponen kesehatan bisa menjadi tidak terurus secara baik dalam UU SJSN.
Masih banyak kerapuhan lainnya yang tidak bisa saya tulis dalam posting ini. Jadi pak Rahmat, cara pandang saya ini yang membuat saya pesimis karena masalah berat mengenai jaminan kesehatan ditangani dengan UU yang rapuh. Oleh karena itu saya mengusulkan agar UU SJSN diamandemen dan kalau bisa dipisahkan sendiri. Jangan bersama-sama dengan  jaminan sosial lainnya.  Saya sudah menyatakan usul ini  ke pak Hasbullah yang menjadi inisiator UU SJSN dulu (saat konferensi Health Economics di Beijing, Juli 2009), dan juga dihadapan Menko Kesra dan Menkes serta semua pihak terkait dalam Rembuk Nasional yang lalu. Terimakasih, dan mohon  maaf kalau terlalu panjang uraiannya.

8. Selasa, 3 November, 2009 01:08 Billy" <billy@xxx>

halo Prof.Laksono & rekan-rekan semua. Trims untuk pemaparannya, membuat lebih jelas situasinya. Tentunya sebuah peraturan perundangan (termasuk UU) diadakan agar terjadi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, mencegah kekacauan dalam hal tersebut, dst. Membuat peraturan perundangan itu menggunakan ilmu legal  drafting (biasanya jadi keahlian ahli hukum konstitusi/tata negara) & di Indonesia sekarang pedomannya adalah UU no.10/2004. Peraturan bisa meniru dari negara lain tapi bisa juga bersifat unik sesuai kondisi setempat. Peraturan perundangan bisa muncul karena dinamika di masyarakat (ada kejadian dulu baru diatur) atau ada karena mengantisipasi kebutuhan masa depan. UU SJSN mungkin termasuk ke kelompok 2. Nah, yang kelompok 2 ini memang akan menimbulkan kesan kurang memperhatikan tradisi/budaya/ kondisi setempat. Pelaksanaan peraturan perundangan yang masuk kelompok 2 ini tergantung dari upaya pelaksananya. Di menko kesra sepertinya ada usaha untuk melaksanakannya, tapi sepertinya nggak didukung oleh departemen-departem en teknis, seperti depkes, depnaker, dst.
Heran juga mengapa departemen-departem en teknis ini nggak mendukung padahal salah satu tugas mereka adalah melaksanakan peraturan perundangan yang ada di negeri ini? Malah dalam kasus jamkesmas, sepertinya menkes yang lama seperti ingin buat aturan sendiri? Revisi peraturan perundangan bukan hal yang tabu, apalagi jika peraturan perundangan tersebut sudah nggak sesuai zaman. Tapi heran juga kalau suatu peraturan perundangan yang baru 5 tahun lalu, belum ada pelaksanaannya yang nyata/terasa, sudah di-revisi? Namun jika memang harus ada revisi, sedikit saran saya untuk UU SJSN adalah lebih baik untuk merevisinya secara mendasar, yaitu lebih baik UU ini mengatur secara falsafah & menyerahkan pelaksaannya, termasuk mengenai jaminan kesehatan atau siapa lembaga yang melaksanakannya pada peraturan perundangan pelaksana, entah itu PP, perpres, atau permen. UU seperti kita tau cukup sulit untuk di-revisi atau diganti, terbukti dengan UU kesehatan baru 17 tahun kemudian bisa di-revisi. UU no.1/1970 atau UU agraria sudah puluhan tahun ada & sulit diganti atau revisi padahal sudah ketinggalan zaman. Cukup aneh juga untuk memasukkan lembaga baru yang ikut mengelola jaminan sosial perlu UU baru, sungguh merepotkan.. .Semoga ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap UU ini. Mohon dikoreksi & komentarnya, trims.

9. Selasa, 3 November, 2009 13:08 Siswanto Siswanto" <siswantos@xxx>

Yth Pak Laksono, Pak Firman, dan All. Dengan tulisan Pak Laksnono saya jadi paham kenapa implementasi UU No. 40 tahun 2004 ttg SJSN menjadi begitu sulit karena terkait sejarah dan budaya para provider (dokter) kita. Secara political economy, barang kali dokter lebih suka dengan model OOP dan Fee For Services. Kalau kita melihat hasil penelitian terkait pendapatan dokter, ternyata proporsi terbesar incomenya berasal dari praktik swasta (rs swasta dan praktik pribadi) (Penelitian Pak Meliala?). Kalau kita memang terasa sulit menerapkan UU SJSN, menurut saya ada 2 skenario. Pertama, biarlah UU nya tetap UU No. 40 namun kita buat perubahan kecil-kecil (incremental) namun tetap mangarah pada Social Health Insurance. Misalnya kita garap dulu kelompok-kelompok informal (petani, pedagang, etc) dengan sistem tersendiri-tersendi ri. Atau, implementasi secara incremental sekalian dengan merevisi UUnya (revisi UU No. 40). Kalau opsi kedua, artinya UU SJSN direvisi sesuai dengan "suasana politik" stakeholder yang terlibat (IDI, IAKMI, pemerintah, swasta, konsumen) untuk menghasilkan UU khusus asuransi kesehatan yang fisible. Baru kemudian UU nya yang diubah secara incremental untuk menuju universal coverage (bisa saja diarahkan pada social insurance). Dengan demikian perubahan tidak perlu radikal, namun incremental (dalam arti aturannya juga dibuat incremental) . Barang kali sebagai lesson learned kami attach perjalanan panang social health insurance di Jerman. Yang memang, mulanya bersifat parsial dan scattered, baru dalam akhir perjalannnya dilakukan koordinasi dan integrasi. Mungkin analog dengan ide integrasi vertikal dan horizontal antara Jamkesmas pusat dan Jamkesda kali........ ....

10. Rabu, 4 November, 2009 04:27 rachmad pua geno" <ardi_pg@xxx>

Dear Pak Laks.....Menarik sekali penjelasannya, penjelasan yang kita tunggu-tunggu (tidak hanya saya aja loh pak), sebuah view yang 'polos & jujur' melihat sebuah realita yang nyata di negeri ini....Sebuah nasih bangsa ditentukan oleh 'kelakuan' para provider yang merasa paling berjasa (nobless oblige).....Nyatalah bahwa keadaan yang dibilang ivan illich dengan iatrogenesis sosial di bidang medik telah nyata terjadi di negeri ini.......Kali ini saya mendambakan figur 'Lee Kuan Yew', yang bisa membalikkan keadaan itu....Gimana nih Pak Bill, agaknya perlu gerakan Revolusi Putih untuk membuat hal ini terjadi....

11. Rabu, 4 November, 2009 09:35 Billy" <billy@xxx>

halo Pak Rachmad & rekan-rekan. Wah, revolusi putih itu apa? Saya orang kampung soalnya, kurang paham istilah seperti itu, he..he.. Apa itu gerakan minum susu?

12. Kamis, 5 November, 2009 02:15 asih eka putri" <aeputri@xxx>

Dear Pak Laksono dan Anggota Milis, Pak Laksono, saya jadi teringat waktu 5/6 th yl bersama-sama menelaah riwayat kebijakan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Saya sependapat dengan Bapak mengenai banyaknya persiapan untuk mengatasi tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan model penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional dengan model asuransi sosial.  Namun, saya kurang sependapat dengan mengedepankan masalah pengaturan program jaminan kesehatan sosial dalam UU SJSN sebagai akar permasalahan.  Hal ini karena akar masalah bukan pada UU tetapi terletak pada kelalaian dan keengganan pelaksana UU (baca Pemerintah) untuk menjalankan UU alias mengabaikan proses lanjutan pengimplementasian UU. UU jaminan sosial yang komprehensif akan menjamin keberlangsungan perlindungan pendapatan lintas generasi baik karena sakit/mati/tua (asas portabilitas) .
UU Republik Indonesia memiliki ciri khas yaitu tidak dapat diimplementasikan langsung (not operational itself) karena banyak pendelegasian pengaturan pada peraturan yang lebih rendah seperti PP dan PerPres bahkan Peraturan Menteri.  Banyak konflik kepentingan yang tidak terselesaikan di tingkat perancangan UU disapu ke tingkat peraturan lebih rendah dengan norma: "..... diatur lebih lanjut dalam PP/PerPres/Peratura n Menteri."  Pada saat perancangan PP/Perpres/Kepmen keributan terulang kembali dan berakhir dengan kebuntuan atau malah Pemerintah menghindar untuk merancangnya.  Hal ini tidak terjadi di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang adekuat.  Begitu UU disyahkan, saat itu pula ketentuannya berlaku dan dapat diimplementasikan.  Kalaupun diperlukan pengaturan teknis, prosesnya telah berlangsung pada saat perancangan UU dan pendelegasiannya tidak multipel.
Kelemahan pengaturan di tingkat peraturan yang lebih rendah daripada UU adalah tidak adanya kontrol publik secara langsung karena seluruh proses perancangannya berada di tingkat Pemerintah dan tidak melibatkan DPR.  Walaupun ada ketentuan dengar pendapat publik, prosesnya tidak seterbuka proses perancangan UU.  Akibatnya, penyelesaian PP/PerPres/Peratura n Menteri sangat bergantung pada niat baik dan kinerja elit Pemerintah.  Hal inilah yang terjadi pada hampir seluruh UU di Indonesia.  Sebagai contoh, 22 Pasal dalam UU SJSN mendelegasikan pengaturan lanjut ke tingkat UU (RUU BPJS), 6 PP, 2 Perpres, selama lima tahun baru 1 Perpres yang selesai.
Polemik terus berlangsung dan masyarakat terus terabaikan.  Bayangkan bila seluruh peraturan pelaksanaan telah terbentuk, sekarang di dalam dompet penduduk Indonesia secara bertahap akan tersimpan kartu jaminan sosial yang terintegrasi tdd jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.  Alangkah senangnya bangsa Indonesia diayomi oleh negara dan tidak perlu takut miskin karena sakit atau mati atau tua.  Selanjutnya kita bisa melangkah untuk memikirkan kordinasi pembiayaan dan kordinasi manfaat dan tidak terus-menerus berpolemik yang tidak perlu.
Lebih parah lagi kondisi UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan, dari 34 pasal pendelegasian ke peraturan yang lebih rendah, sejak tahun 1992 baru 2 yang disusun yaitu Kepres No.56/1995 Tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan dan Kepres 12/1994 Tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.  Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak dibentuk tetapi malah tetap menggunakan ketentuan lama tahun 1980, 1984 dan lainnya.  Bahkan ada peraturan yang tidak dibuat sebagaimana seharusnya seperti KepMen tentang JPKM yang menurut pasal 66 UU Kesehatan 1992 harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Satu contoh kelalaian pemerintah yang fatal lainnya yang berdampak langsung pada hak konstitusi rakyat adalah pengabaian ketentuan pasal 5 UU Jamsostek (UU No. 3/1992).  Lebih dari 17 tahun PP yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja di sektor informal tidak pernah dibentuk sehingga program jamsostek bagi kelompok pekerja ini tidak diselengarakan.  Jadi, bila pemerintah taat asas dan menghormati UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum, seluruh penduduk Indonesia mungkin hari ini sudah terlindungi pendapatannya dan pelayanan kesehatan sudah terstandarisasi dengan baik dan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi sosial. Sayang sekali DPR tidak menaruh perhatian pelaksanaan produk hukum yang dihasilkannya dan tidak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UU.  Tidak seorangpun melihat kelalaian pemerintah yang mengabaikan berbagai hak publik.
Saat ini saya dan rekan sedang membedah lebih dari 100 peraturan mulai dari UUD hingga Peraturan Menteri yang terkait dengan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial, mudah-mudahan hasilnya sudah dapat dipublikasikan dalam 2-3 bulan yad.

13. Kamis, 5 November, 2009 02:26 Billy" <billy@xxx>

halo Bu Asih & rekan-rekan, Saya sangat tunggu hasil 'pembedahan' -nya, trims. Susahnya di Indonesia, nggak ada web terintegrasi yang memuat semua peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini. Web 'lembaran negara' pun nggak jelas.

14. Kamis, 5 November, 2009 02:35 patricia" <patricia@xxx>

Sebetulnya ada pak peraturan yang sudah terkompilasi dalam database, lengkap banget dari peraturan pusat, level mentri, dirjen bahkan perda, ini perusahaan swasta. Klu berminat coba hubungi ibu Erlisa, Penelitian Hukum Indonesia, di nomor telpon 021 2702383. Terimakasih. Pat

15. Kamis, 5 November, 2009 03:29 Billy" <billy@xxx>

halo Bu Patricia, Nah, ini yang salah, sesuatu yang harusnya mudah diakses siapapun juga karena salah satu prinsip peraturan perundangan kan dianggap semua WNI tau ketika diundangkan, malah diperjualbelikan. .. Nggak heran negeri ini jadi lahan 'cicak vs buaya'... :( Nggak heran ada salah satu daerah salah menyusun perda karena memakai peraturan perundangan yang sudah kedaluwarsa (sudah diganti oleh yang lain), itu karena peraturan perundangannya nggak mudah diakses, bahkan oleh aparat negara sendiri.

16. Kamis, 5 November, 2009 05:08 patricia" <patricia@xxx>

Pak kalau itu bentuknya belum ada value addednya atau teknologinya, ya sudah selayaknya merupakan public domain. Akan tetapi ketika peraturan tersebut sudah menjadi peraturan yg terintegrasi satu dgn lainnya, ada nilai tambah, ada investasi ada biaya produksi ya sudah selayaknya pihak swasta menjualnya. Jika bentuk mentahnya saja hardcopy maupun softcopy merupakan kewajiban instansi2 pemerintah menyediakan secara terbuka bagi masyarakat. Salam P@t.

17. Kamis, 5 November, 2009 05:31 "Billy" <billy@xxx>

halo Bu Patricia . Seharusnya semua web pemerintah atau departemen terkait seharusnya menyediakan semua daftar & isi peraturan perundangan yang terkait dengan mereka. Tapi kita lihat, web depkes saja nggak memuat semua permenkes yang masih berlaku. Web setneg nggak memuat semua UU, PP, atau perpres yang sudah ditandatangani presiden. Tiap kab/kota punya web sendiri-sendiri tapi banyak perda ada di web mereka. Tiba-tiba ada pihak lain yang punya & menjualnya, siapa yang salah? He..he..
Saya pikir ini sudah di luar konteks diskusi dalam milis ini, jadi lanjutannya silakan dibalas per japri saja, trims.

18. Kamis, 5 November, 2009 05:40 patricia" <patricia@xxx>

Siip pak no offense, setuju dengan pendapat bapak, turut prihatin dengan sistem yg carut marut. Selamat berkarya, salam P@t.

19. Kamis, 5 November, 2009 09:00 yudopuspito trijoko" <tyudop@>

Dear all, sehubungan dengan Jamkesmas yg saat ini menggunakan INA-DRG, mohon masukan bagaimana cara melakukan pengawasannya, karena pola INA-DRG sendiri sesungguhnya telah menganulir pengkelasan RS, sepanjang kemampuan sumber daya, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi yang membutuhkan.
terimakasih,

20. Kamis, 5 November, 2009 15:54 "evie sopacua" <eklevin@xxx>

pak trijoko, setahu saya, berdasarkan info dr temans di depkes..ina- drg sendiri sdg akan direvisi krn ada yg 'salah hitung' ;( ...so..?? tetap semangat...  ;).
salam

 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates