payday loans
   
Dokter PTT, Desentralisasi dan Leadership (Part 1 of 3) PDF Print E-mail
Written by admin   

Dokter PTT, Desentralisasi dan Leadership (Part 1 of 3)

1. Sat Apr 6, 2002 7:55 pm Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Yth para peserta miling-list.
Terlampir berita dari koran di Yogya mengenai dokter PTT. Mohon diberi komentar mengenai aspek desentralisasi dibali kasus ini. Apakah urusan dokter umum diserahkan ke Pemda masing-masing termasuk penentuan jumlah dan besarnya gaji. Ataukah tetap menggunakan model saat ini (dekonsentrasi) namun dengan berbagai perbaikan? Ataukah dihapuskan dan diganti dengan model lainnya? Silahkan komentar.
Oh ya, disamping itu ada banyak aspek leadership dari kasus ini. Silahkan anda komentari.
Terima-kasih.  Laksono

Ratusan Dokter Demo, Ancam Mogok Kerja
Yogya, Bernas

Tekad para dokter umum dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk terus memperjuangkan kejelasan nasib mereka, akhirnya diwujudkan juga. Sekitar 30 dokter umum dan dokter gigi PTT dari DIY, Minggu (31/3) dengan menggunakan bus, berangkat ke Jakarta. Dan, Senin (1/4) kemarin sudah berkumpul bersama sekitar 500 dokter umum dan dokter gigi PTT lainnya, yang berasal dari seluruh Indonesia untuk mengajukan tuntutan kejelasan status.
"Kami lakukan ini sebagi tindak lanjut upaya kami, yakni memperoleh status yang jelas. Apakah kami diberikan status PNS atau pegawai swasta. Sehingga, nasib kami jelas diatur dalam sistem perundang-undangan. Atau kalau memang tetap berstatus PTT, sebaiknya ada aturan yang jelas. Bila perlu ada peraturan perundang-undangan yang pasti," jelas Ketua Forum Komunikasi PTT DIY, dr Sastra Wirawan saat dihubungi Bernas, Senin (1/4) di Jakarta.
Karena, apabila status dokter umum dan dokter gigi PTT jelas dan diatur dalam suatu peraturan, maka secara otomatis hak-hak sebagai pegawai menjadi jelas pula, termasuk di dalamnya masalah kesejahteraan.
Diinformasikan oleh dokter umum PTT yang bertugas di Puskesmas Gedangsari, Gunungkidul ini, upaya yang dilakukan sebelum "nggrudug" ke Jakarta, adalah berkirim surat ke bupati dan walikota serta Gubernur DIY. Bahkan, Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X siap memfasilitasi pertemuan antara Forum Dokter PTT dengan Departemen Keuangan maupun instansi yang terkait.
Sebelumnya, para dokter umum dan dokter gigi PTT pernah melakukan aksi karena keterlambatan gaji. Seperti diwartakan, karena pembayaran gaji selalu mengalami keterlambatan, puluhan dokter/dokter gigi berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-DIY, Senin (18/2) menggelar aksi unjuk rasa, menuntut pembayaran gaji bulan Januari yang belum terbayarkan hingga kemarin di Kantor Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY.
Selain itu, juga menuntut kenaikan gaji hingga Rp 2 juta, karena gaji yang diterimanya selama ini dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, yakni Rp 984 ribu.
Sebagai aksi susulan, mereka menggelar aksi mogok kerja. Namun, imbauan Forum Komunikasi PTT DIY tentang pemogokan dokter/dokter gigi yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), sebagai reaksi gaji yang belum dibayar, mendapat tanggapan bervariasi. Sebagian dokter/dokter gigi PTT mogok tidak masuk kerja, sebagian yang lain masuk kerja. Dengan pertimbangan kemanusiaan mereka datang memeriksa pasien, namun tanpa mengerjakan tugas administrasi, kemudian terus pulang.
Dan pada puncaknya, Senin (1/4) para dokter umum dan dokter gigi PTT DIY yang berjumlah sekitar 300-an orang melakukan aksi mogok, dan bahkan serempak secara nasional. Karena meski gaji sudah dibayarkan, namun mereka tetap mengajukan tuntutan tentang kejelasan status.

"Duduki Depkes"
Di Jakarta, dokter-dokter dari DIY itu Senin (1/4) kemarin bersama dengan dokter lainnya berjumlah sekitar 200 dokter, melakkan aksi "menduduki" Kantor Menkes A Sujudi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka mendesak Menkes segera mencairkan gaji mereka yang telat datang beberapa bulan.
Para dokter itu tergabung dalam Forum Dokter Indonesia Dokter/Dokter Gigi/PTT/Pasca-PTT se-Indonesia. Mereka mulai berdatangan pukul 10.00 WIB. Mereka mengenakan pakaian seragam PNS, dan ada yang pakaian bebas. Mereka datang dengan mencarter bus pariwisata dari PT Bimo.
Dalam siaran persnya, ketua aksi, dr Imela Datau menyatakan, hingga saat ini, sejak pertemuan 20 Maret 2002 antara Menteri Kesehatan, anggota Komisi VII DPR dan tim negosiator dokter PTT, tidak ada perkembangan berarti atas realisasi tuntutan/aspirasi para dokter PTT.
Karena itu, maka aksi demo tak bisa dibendung lagi. Dikatakan, pertemuan kemarin adalah untuk menuntut janji Menkes yang akan memperjuangkan kenaikan penghasilan dokter/dokter gigi PTT, memperjuangkan peninjauan ulang kebijaksaan program dokter/dokter gigi PTT, serta pelaksanaannya di lapangan. Juga, mengubah mekanisme pencairan gaji dokter/dokter gigi PTT.
Para dokter juga menuntut dana gaji 6 bulan yang akan datang, yaitu sampai Desember 2002 harus sudah tersedia di Depkes. "Itulah janji Menkes pada pertemuan 20 Maret lalu, dan saat ini kami menuntut gaji itu sekaligus negosiasi," tegas Imelda.
Imelda menyatakan, kemarin rombongan diterima oleh Kholiq dan Wahyu dari Biro Keuangan. Mereka diterima di sebuah ruangan kecil yang hanya memuat 60 orang. Imelda cs pun menolak dialog karena kedua orang itu bukan pejabat yang mereka inginkan.

Ke Komnas HAM
Selain ke Depkes, para dokter itu kemudian sebagian -- sekitar 50-an dokter dan dokter gigi PTT -- mendatangi Komnas HAM di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4). Rombongan dokter ini datang pada pukul 15.00 WIB, dan setengah jam kemudian ditemui BN Marbun dan dua anggota Komnas HAM lainnya.
Dalam tanggapannya, anggota Komnas HAM BN Marbun menyatakan pihaknya akan segera menulis rekomendasi kepada Menkes, Presiden, dan MA, agar meninjau ulang SK pengangkatan para dokter PTT. Sebab, SK tersebut kurang manusiawi dan kurang menghargai para dokter PTT.
"Kami rasakan persoalan-persoalan yang Saudara hadapi ini dari segi HAM. Yakinlah, kami akan membuat rekomendasi kepada instansi terkait. Mudah-mudahan dalam dua-tiga hari ini rekomendasi tersebut bisa disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Nanti, kalau belum ada jawaban juga, silakan datang lagi," ujar BN Marbun. Dari serangkaian aksi-aksi itu, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait, maka dokter/dokter gigi PTT se-Indonesia yang berjumlah 9.867 orang itu, mengancam akan mogok. Ancaman mogok itu dilakukan jika gaji mereka yang telat beberapa bulan tak juga cair.
Dalam siaran pers Forum Dokter Indonesia Dokter/Dokter Gigi PTT dan Pasca-PTT yang diteken dr Imelda Datau, ancaman mogok itu ditulis dalam bahasa halus, "Bila tuntutan tidak dipenuhi, dokter PTT tidak bisa memenuhi tuntutan tugas sebagaimana mestinya." Sementara, menurut dr Dendi Kadarsan, seorang dokter PTT dari Indramayu, Jabar, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah mogok kerja. "Jika tuntutan hari ini tidak dikabulkan, maka seluruh dokter/dokter gigi PTT akan aksi mogok struktural/birokrasi," kata Dendi.
Maksudnya, kata Dendi, para dokter tidak akan pergi ke kantornya masing-masing, baik puskesmas maupun RS. "Namun, masyarakat tidak perlu khawatir, para dokter tetap akan melayani kesehatan bagi masyarakat," katanya. (dtc/rbt)

2. Sat Apr 6, 2002 10:49 pm  Triono Soendoro <tsoendor@xxx>

Pak Laks,
Saya telah memberikan saran beberapa hari lalu: 1) ajak semua stakeholder untuk dialog dan musyawarah; 2) membahas dengan menggunakan berpikir sistem, tool systems constraints, salah satunya yaitu: root cause analysis. Sedang ditindak lanjuti.

3. Thu Apr 11, 2002 10:41 am suharno <suharno@xxx>

Dilematis memang, disatu sisi keberadaan tenaga kesehatan, khususnya dokter, dokter gigi, bidan maupun tenaga kesehatan lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama didaerah terpencil, namun disisi lain perubahan dan kondisi politik yang perubahannya begitu cepat, serta kemampuan keuangan pemerintah pusat sangat terbatas. Namun dari kejadian adanya demo dari rekan-rekan dokter PTT merupakan suatu masukan dan proses pembelajaran bagi penyelenggara pemerintahan, khususnya Departemen Kesehatan RI. Karena jika kita cermati dari tatanan perubahan yang ada saat ini sistem  dokter PTT maupun Wajib Kerja Sarjana harus perlu dicermati kembali, sehingga nantinya dapat memberikan suatu aturan yang jelas dan fleksibel, tanpa mengurangi kualitas profesional tenaga
kesehatan yang terjun ditengah-tengah masyarakat.
Program dokter PTT, merupakan rasa tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kesehatan RI yang besar atas implikasi paradigma bahwa kesehatan adalah hak azasi manusia yang sekaligus sebagai suatu investasi, sehingga menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil ataupun daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Sehingga kebijakan dokter PTT masih sangat relevan, hanya saja sistem dan bentuknya perlu disempurnakan lagi, dengan melibatkan pemerintah daerah yang masih membutuhkan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter. Karena dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk kebijakan kepegawaian. Sehingga alangkah baik dan sempurnanya jika mulai dari perencanaan kebutuhan, maupun proses penerimaan dan perjanjian selama bertugas serta hal-hal lain
diserahkan kepada daerah Kota/Kabupaten atau paling tidak Pemerintah Propinsi, sedangkan pemerintah pusat membantu dan menentukan alokasi dana yang dapat disediakan dari pusat untuk  sejumlah dokter yang dapat direkrut. Dan pemerintah daerah menyediakan dana konpensasi lain, sehingga dokter yang bersangkutan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan perjanjian yang  disepakati. Bentuk PTT, memang sebaiknya diganti dengan Pegawai Kontrak saja dengan masa waktu
minimal 5(lima) tahun, dan 1(satu) tahun sebelum habis masa kontraknya perlu dilakukan pembaharuan perjanjian baru atau jika kemampuan keuangan daerah Kota/Kabupaten memungkinkan diangkat  sebagai PNS di daerah akan memberikan rangsangantersendiri bagi daerah tersebut untuk masa yang akan datang, akan tetapi dengan melalui test seleksi kepegawaian, sesuai ketentuan yang berlaku. Karena dengan sistem kontrak akan lebih memberikan kepastian hukum, dimana tidak ada keterpaksaan dari tenaga dokter/tenaga kesehatan dari perjanjian yang disepakati bersama. Hanya saja ketentuan dan
aturannya serta isi perjanjian harus jelas dan rinci, karena ada beberapa kemungkinan dokter/tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau bahkan jarang ditempat tugas, sehingga yang dirugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan. Sedangkan Wajib Kerja Sarjana (WKS) kalau dilihat kondisi saat ini sudah kurang relevan, hanya saja untuk pemberian ijin praktek dokter/dokter gigi atau yang menginginkan ke jenjang spesialis, serta untuk tenaga kesehatan lainnya (hal ini karena tugas yang memiliki profesional), maka untuk persyaratan rekrutmen/ penerimaan PNS harus dan perlu dibuat aturan tersendiri misalnya : sudah pernah bertugas di unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan swasta yang memiliki ijin dari Menteri Kesehatan, minimal 5(lima) tahun yang dibuktikan Surat Keterangan yang diketahui Majelis Kode Etik. Dengan Otonomi Daerah dan reformasi yang menyeluruh ini, maka sudah  saatnya tenaga dokter yang ditugaskan dipelayanan pemerintah khususnya (Puskesmas/Rumah Sakit),
apalagi yang masih memiliki masa kerja kurang dari 10(sepuluh) tahun akan lebih terhormat jika lebih
menekuni tugas fungsionalnya dari pada tugas struktural, sehingga pelayanan medis dapat diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk tugas struktural, jika ada tenaga kesehatan yang  memungkinkan dan memenuhi persyaratan, misalnya : S-1 Kesmas, D-IV Kes. lainnya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan PTT/kontrak tidak boleh menjabat sebagai Kepala/ PLH/ Pjs atau yang lainnya, sehingga diserahkan kepada tenaga kesehatan yang sudah PNS.
Semoga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang menjadi haknya.
Selamat bertugas rekan-rekan dokter PTT dan tercapai apa yang diperjuangkan.

4. Wed Apr 10, 2002 7:56 pm Triono Soendoro <tsoendor@xxx>

Tentang dokter PTT, merupakan pesan yang diberikan pak Sukirman, mantan Deputi SDM Bappenas yang ditugaskan ke saya th 1996 ketika baru menjabat sebagai Karo KSKG, dan ketika beliua pensiun.
Empat tahun kita rancang dengan berbagai jurus, ternyata masih meninggalkan bom waktu. Mungkin kita masih belum memahami Root Cause Analisis. Kita selama ini cenderung menyelesaikan simptom, bukan root cause, karena belum melihat keseluruhan sistem kesehatan, sebagai bagian dari sistem lain. Dengan adanya otonomi, kompleksitas dinamika makin luas. Pihak manapun yang akan terlibat, akan menimbulkan masalah baru.
Hukum berpikir sistem menyatakan: solusi hari ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari, dan masalah hari ini akibat kebijakan dan solusi di masa lampau. Ia tidak terikat dalam ruang dan waktu.
Masyarakat menunutus hak, dokter PTT juga demikian. jangan lupa pada kewajiban. Kita, sebagian besar dokter, juga pernah menjalankan wajib kerja sarjana. Mirip orang USA ikut wajib militer ke Vietnam. Tinggal gimana menyikapinya dengan jernih. Itu saja.
Semoga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang menjadi haknya. Selamat bertugas rekan-rekan dokter PTT dan tercapai apa yang diperjuangkan.

5. Sat Apr 13, 2002 3:28 am  <binprog@xxx>

Buat rekan  semua tolong tanggapi. Attachment dokterPTT.doc. (no attachment could be downloaded in this email archive)

6. Fri Apr 12, 2002 5:16 pm NugrohoWiyadi <nugrohowiyadi@xxx>

Dear All,
Pada tahun 1993-an, bersama beberapa rekan mahasiswa kedokteran UGM membuat Forum Kajian Kesehatan Nasional (FKKN) yang aktivitasnya lebih terfokus pada diskusi ilmiah tentang berbagai kebijakan bidang kesehatan, melihat kemungkinan adanya perubahan sistem, mahalnya harga obat, sisi positif dan negatif pemberlakuan hukum2 ekonomi di bidang kesehatan, termasuk di antaranya tentang Dokter PTT. Tema besar yang kami angkat saat itu adalah "Menggagas sistem pelayanan kesehatan nasional yang bervisi kerakyatan", mungkin terlalu idealis dan ambisius.
Suatu saat dalam forum resmi yang kami selenggarakan, Pak Coco pernah menyampaikan bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu dan peningkatan akses pelayanan dengan mengadopsi prinsip2 ekonomi (salah satunya kaidah Pareto) dan prinsip bisnis yang etis, meski tetap harus ada intervensi pemerintah untuk mengatasi market imperfection.
Pertanyaan atau tantangan kita sekarang adalah bagaimana (mungkinkah) kita menerapkan prinsip2 ekonomi, kaidah pareto dan bisnis yang etis tersebut dalam kasus Dokter PTT? Faktors apa saja yang harus diperhitungkan?
Dalam benak saya, jawabannya adalah mungkin, terlebih didukung dengan adanya kebijakan desentralisasi. Stidaknya ada 2 asumsi dasarnya: (1)Kita bisa memperhitungkan supply dan demand; (2) Masalah Gaji (sebagai alasan pokok untuk berdemo) bisa diestimasikan berdasarkan labour market.
Konsekuensinya: (1) urusan kebutuhan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya diserahkan kepada otoritas district (tingkat Kabupaten?); (2) Rekruiting tenaga dokter tidak lagi didasarkan pada alasan adanya WKS atau yg senada, tetapi didasarkan pada mekanisme seleksi; (3) Pemerintah pusat ikut bertanggung jawab menyediakan mekanisme dan fasilitas bagi daerah2 yang kurang diminati para  dokter sehingga menjadi diminati (atau bentuk intervensi yang lain).
Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambatnya? Dan bagaimana impact-nya? Atau ada yang keliru dalam logika dasar di atas? Silakan berkomentar.
Nice Springs Regards, Oho.

7. Sat Apr 13, 2002 7:05 am "Dr. Ilsa Nelwan, MPH" <pikanel@xxx>

Pak Nugroho,
Demo dokter PTT bagi sebagian orang merupakan ilustrasi atau –lebih sedihnya- karikatur tentang orang orang yg telah mendapat pendidikan tinggi tetapi berpikir sebagai teknokrat "kalau aku digaji sekian, aku bisa kerja". Yang menyedihkan adalah memperjuangkan nasib sendiri dan tidak malu malu mengatakan memang seharusnya gaji dokter lain dengan pegawai negeri biasa.Ungkapan kemarin dari petugas non medis sangat betul, kalau mau kerja sebenarnya bisa, insentif di Puskesmas ada. Tetapi zaman dokter dibedakan dari sarjana lain sudah lewat, bedanya adalah WKS . Profesi lain tidak mengharuskan WKS.
Yang dirugikan dengan tidak adanya "supply" dokter PNS adalah pelayanan kesehatan, yg tidak mendapat darah baru. Akibatnya juga peluang munculnya pemimpin kesehatan yg baru berkurang.
Di sisi lain dalam kegiatan sehari hari termasuk penempatan dokter PTT umumnya motivasi kerja dokter sangat sederhana, kerja di daerah biasa (tidak mau di daerah terpencil), lalu praktek sore atau kerja di tempat lain agar "hidup sejahtera". Dalam kelangkaan sumber biaya seperti sekarang tantangannya adalah bagaimana bisa memilih dokter yg produktif untuk pelayanan sekaligus juga memikirkan
pengembangan karirnya. Memang scheme dokter PTT dulu bersifat solusi sementara, yg keterusan.
Di negara lain kalau kerja harus penuh waktu, bisa pilih pemerintah atau swasta; tetapi digaji layak. Di Indonesia semuanya bekerja parttime dengan alasan gaji kurang, tetapi kalau diukur produktifitasnya mungkin hanya sebagian kecil yang produktif. Sebagian karena tidak mampu, sebagian lain karena tidak mau. Jadi kalau dipikirkan dari sisi demand, sumber biaya dari pemerintah pusat memang harus dibatasi hanya untuk pemerataan untuk daerah miskin dan daerah sulit. Tetapi gunakan mekanisme yg "fair": Apa kewajiban propinsi dan kabupaten untuk mendapat tenaga bantuan pusat tersebut, lakukan seleksi
ketat oleh fihak ketiga misalnya dengan menggunakan metode asesmen yg bisa memunculkan kompetensi melalui simulasi. Lalu kita perlu mengembangkan sistem yg lebih kompetitif untuk karir dokter, yg dimulai sejak ujian seleksi ke Fakultas kedokteran, spesialisasi atau pendidikan kesehatan
masyarakat. Jawa Barat akan melakukan studi dokter PTT, semoga berbagai pertanyaan diatas bisa ditemukan alternatif jawabannya.
Ilsa

8. Sat Apr 13, 2002 10:03 am Triono Soendoro <tsoendor@xxx>

Pesan saya; Hati-hati dan be wise membahas tentang dokter PTT. Hilangkan posisi siapapun sebagai pejabat, apakah di Pusat, Dikes, Puskesmas, atau manapun. Zaman sudah berubah. Studi tentang PTT?
Masihkah diperlukan?
Kita ini kok nggak belajar dari segala kesalahan, keteledoran. Ada masalah, yang latent? Jawabnya Studi!! Mestinya belajar bersama semua pihak. Setiap propinsi, kabupaten, kalau mau konsekwen dengan otonomi, memikirkan bagaimana membuat dokter "betah" dan menarik bagi dokter.
Haruskah didahylui studi? Jawabnya pasti rekomendasi. Solusi memerlukan keterlibatan all inclusive.

9. Sun Apr 14, 2002 8:42 pm, Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Yth para peserta miling-list.
Ada banyak tanggapan mengenai dokter PTT minggu lalu.  Problem dokter PTT ini ternyata cukup berat . Ada beberapa poin rangkuman dan tanggapan saya.

  1. Apakah dokter layak demo?
    Secara garis besar ada pendapat yang (1) normatif dan ada yang (2) realistis. Pendapat yang normatif menyatakan bahwa dokter merupakan profesi yang sosial dan mulia. Sebaiknya jangan bicara mengenai kenaikan gaji tetapi harus bicar amengenai pengabdian. Serangkan pihak kedua menyatakan bahwa dokter adalah profesional yang pendapatannya mempunyai standar tertentu. Jika pendapatan tidak cocok ya layaklah untuk demo.
  2. PTT dengan desentralisasi:
    Pendapat yang menyatakan seharusnya dokter diatur saja oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan dana ke daerah yang tidak mampu menggaji. Ini pendapat Pak Suharno dan bu Ilsa. Karena dengan adanya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk  kebijakan kepegawaian. Sehingga alangkah baik dan sempurnanya jika mulai dari perencanaan kebutuhan, maupun proses penerimaan dan perjanjian selama bertugas serta hal-hal lain diserahkan kepada daerah Kota/Kabupaten atau paling tidak Pemerintah Propinsi, sedangkan pemerintah pusat membantu dan menentukan alokasi dana yang dapat disediakan dari pusat untuk sejumlah dokter yang dapat direkrut. Dan pemerintah daerah menyediakan dana konpensasi lain, sehingga dokter yang bersangkutan menjalankan tugas dengan baik sesuai  dengan perjanjian yang disepakati.
    (Kutipan saya dari pak Suharno).
  3. Dokter PTT dan kontrak ulang:
    Pak Suharno menyarankan agar ada kontrak ulang bagi yang baik. Sebenarnya hal ini perlu diperhatikan oleh daerah-daerah yang mampu memberi gaji untuk dokter kontrak. Mereka tentunya dapat dikontrak ulang bahkan menjadi pegawai daerah.  Akan tetapi kontrak ulang ini akan mengurangi pos untuk lulusan dokter yang baru lulus. Padahal pemerintah perlu menyalurkannya, dan saat ini semakinbanyak dokter baru yang lulus dan semakin banyak fakultas kedokteran baru.
  4. Dokter PTT dan penelitian.
    Ada pendapat yangmenyatakan perlu penelitian, sementara itu ada yang menyatakan bahwa jangan lagi ada penelitian. Dalam penelitian sebenarnya ada sebuah penelitian besar mengenai dokter PTT yang dilakukan oleh  Kenneth Chomitz, Gunawan Setiadi, Azrul Azwar, Nusye Ismail, dan Widyarti pada tahun 1997. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Depkes, IDI dan dibiayai oleh Bank Dunia. Judulnya adalah: What do doctors want?. Hasilnya menarik tapi kelihatannya penelitian ini tidak dipakai untuk kebijakan, karena apa yang dituntut dokter PTT pada demo tsb sebenarnya sudah ada dalam hasil tersebut. Misalnya kalau melayani di daerah terpencil di Irian Jaya, sebenarnya diharapkan pemerintah membayar Rp 6 juta rupiah (nilai pada saat itu) untuk dokter wanita  agar setara dengan dokter PTT yang bekerja di Jakarta. Ya..ternyata penelitian ini hanya di atas kertas...kata pak Anggidin dari Palembang yang mengeluhkan mengapa tidak ada evaluasi yang serius.
  5. Dokter PTT dan tenaga kerja kesehatan lain
    Pak Anggidin dari Palembang menyatakan bahwa dalam menangani dokter PTT juga perlu memperhatikan tenaga kesehatan lain. Harap diperhatikan juga para perawat dan bidan. Usualn ini cukup menarik dan relevan dengan keadaan sektor kesehatan kita yang semakin membutuhkan biaya.
  6. Dokter PTT dan perkembangan sektor kesehatan secara ekonomi
    Pak Nugroho menyatakan berbagai hal yang terkait dengan aspek ekonomi dalam dokter PTT. Dalam hal ini perlu ditekankan mengenai adanya kesenjangan antara kebijakan Departemen Kesehatan ataupun pemerintah, dan juga pendapat masyarakat bahwa sektor kesehatan merupakan sektor sosial dimana sumber daya manusianya juga berperilaku sosial (dalam pengertian mencari kehidupan surgawi).  Pendekatan ini merupakan pendekatan normatif, atau disebut yang sebaiknya. Oh ya yang dimaksud pak Coco adalah saya (Laksono). Pak Nugroho mantan mahasiswa saya.  Sejak beberapa tahun yang lalu saya memang aktif menyatakan dimana-mana bahwa sebenarnya sektor kesehatan sebaiknya berpijak pada realitas, bukan hanya normatif saja.  Dengan berpijak pada realitas maka berbagai konsep yang dipakai di sektor lain sebaiknya dipergunakan pula. Sebagai contoh konsep ekonomi dalam sektor tenaga kerja sebaiknya dipakai juga. Pada dokter, perawat, bidan dll sebaiknya dikelola dengan kenyataan bahwa mereka adalah manusia biasa yang membutuhkan pendapatan “cukup” dan mempunyai pasar tenaga kerja. Tenaga kerja kesehatan janagn dianggap sebagai makhluk surgawi. Ini mungkin berlaku hanya untuk para perawat yang suster di RS Katolik misalnya. Para dokter, termasuk para spesialis adalah professional yang membutuhkan pendapatan tertentu. Juga perawat dan bidan.  Sayangnya DepKes juga menganggap dokter cukup diberi sedikit saja. Contohnya adalah premi JPKM yang sangat rendah  karena komponen menggaji SDM sangat kecil,  program Safety-Net tidak memperbolehkan adanya insentif untuk tenaga kesehatan dalam melayani orang miskin sehingga dokter yang banyak pasien miskinnya akan jatuh miskin pula kalau dia jujur hidup berdasarkan gaji, gaji dokter PTT yang kecil dan tidak mempunyai jangka panjang. Celakanya IDI sebagai perhimpunan profesi dokter cenderung tidak vokal dalam hal mengajukan jumlah gaji atau pendapatan dokter. Penelitian Chomitz dkk di tahun 1997 sebenarnya adalah penelitian IDI. Hasil penelitian ini kelihatannya tidak disuarakan ke seluruh  Indonesia dengan vokal. Dalam hal ii memang IDI masih belum siap sebagai organisasi yang mempunyai sifat Union.
  • Saat ini yang terjadi di sektor tenaga kerja adalah kekacauan sistem karena pemberlakukan norma-norma yang tidak pas. Sebagai salahsatu gambaran adalah pemberlakukan norma-norma di profesi dokter. Kelompok tenaga spesialis adalah elitenya para  dokter. Kelompok ini dapat menjadi sangat tinggi pendapatannya karena jumlahnya sedikit dan di berbagai daerah mempunyai power untuk menentukan jumlah spesialis di daerahnya. Perilaku hidup ini dapat menjadi acuan para mahasiswa kedokteran. Sebagian dari kelompok ini menyiratkan bahwa norma-norma sosial mengenai profesi tidak diberlakukan. Tidak ada batas untuk pendapatan spesialis.  Sementara itu kelompok dokter umum adalah kelompok yang saat ini mendapat banyak masalah akibat penggunaan norma-norma dimana dokter harus sosial. Andaikata anda mengikuti kongres perhimpunan ahli maka anda akan merasakan tidak ada masalah ekonomi di profesi dokter. Di profesi dokter ada dunia yang berbeda perilaku dan bahasa hidupnya. Akibatnya terjadi jurang pemisah yang tajam antara pendapatan dokter umum dan spesialis, dan juga jumlah dokter umum dan spesialis.  Pada keadaan ini maka dapat muncul berbagai ekeses seperti ekslusifisme diantara dokter, KKN untuk masuk menjadi residen, adanya semacam “kartel” di kalangan spesialis, atau pengangguran dokter umum.
  • Secara garis besar, konsep ekonomi tidak dipergunakan secara tepat di sektor kesehatan. Akibatnya sektor kesehatan mengalami kemunduran. Pemerintah dan masyarakat kurang memberikan biaya untuk sektor kesehatan. Hal ini secara jangka panjang akan merusak sistem dan profesi dokter akan menjadi terpuruk.

7. What Next?
Saya sependapat  dengan komentar dari mahasiswa FK-UGM baru-baru ini bahwa tuntutan-tuntutan dokter PTT sifatnya jangka pendek. Sebenarnya ada banyak masalah di balik keadaan saat ini yang dengan berjalannya waktu akan semakin berat apabila tidak segera diantisipasi. Ada banyak faktor yang yang terkait dengan permasalahan ini antara lain:

  1. Pemerintah: Saya melihat Depkes belum mempunyai basis data yang baik dan analisis yang obyektif untuk mencari solusi dari masalah yang sudah kronis ini. Apalagi di jaman desentralisasi ini dimana potensi daerah berbeda-beda. Memang banyak konsultan SDM yang dikontrak DepKes selama ini. Tapi kelihatannya tidak begitu terlihat hasil kerjanya. Juga penelitian-penelitian yang yang ada saat ini sudah banyak. Mungkin pak Gunawan Setiadi dari Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan DepKes bersedia memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah DepKes dalam jangka panjangnya PTT. Bukan hanya keputusan memenuhi tuntutan gaji. Kalau hanya ini saja mungkin akan berulang lagi demo ini.
  2. Masyarakat: Tidak menghargai kesehatan dan tidak menghargai para dokter, khususnya dokter umum. Pengeluaran masyarakat lebih banyak untuk merokok dibanding dengan kesehatan. Masyarakat tidak sadar bahwa biaya pelayanan kesehatan semakin meningkat. Masyarakat sebaiknya harus disadarkan untuk membiayai pelayanan kesehatannya. Dalam konteks ini, lembaga asosiasi profesi seperti IDI gagal membuat semacam komunikasi dengan masyarakat bahwa tenaga dokter dibutuhkan dan harus dihargai secara layak agar dapat bekerja dengan baik. Boleh dikatakan saat ini ada krisis mengenai profesi dokter. Bahayanya adalah masyarakat berpaling ke pengobat alternatif yang belum tentu lebih murah dan belum tentu lebih  baik. DI sektor kesehatan jiwa sebagai contoh, akibat kekurangan psikiater dan psikolog yang ahli kesehatan jiwa kita bisa melihat suburnya para dukun, para normal, dan profesi lain yang menangani keresahan masyarakat, termasuk yang kena pengaruh obat bius. Saya baru saja menulis e-mail ke pak Moeloek sebagai presiden elect IDI mengenai peran IDI terhadap anggotanya. Akan tetapi belum dijawab.
  3. Asuransi Kesehatan dan JPKM gagal berkembang baik sehingga tidak bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Sudah lebih dari dua dekade, asuransi kesehatan dipromosikan di Indonesia, namun ternyata masih belum bisa berkembang baik untuk menjadikannya sebagai tempat bekerja para dokter.
  4. Sistem pendidikan residen yang tidak terbuka. Hal ini terkait dengan adanya beberapa “kartel” dokter spesialis. Jika anda teliti, di Indonesia kekurangan dokter spesialis. Tetapi justru beberapa oknum dokter senior menghendaki jumlah spesialis yang sedikit di daerahnya. “Kartel” ini tidak resmi dan tidak terlihat nyata. Akantetapi kalau diamati betul akan terlihat modus operandinya.  Sebenarnya menjadi dokter spesialis merupakan salahsatu jalur yang diinginkan oleh para dokter muda. Akan tetapi ada kemungkinan implikasi yaitu berkurangnya pendapatan ekonomi dokter spesialis yang sudah ada. Oleh karena itu memang perlu ada penelitian untuk melihat komposisi yang ideal. Akan tetapi secara pengamatan dapat terlihat adanya kekurangan tenaga spesialis, misal anastesi, dokter bedah tulang, dll. Hal ini merupakan masalah sensitif, namun harus dibahas karena menyangkut masa depan dokter-dokter muda kita. Bahayanya adalah kalau para senior sudah pensiun dan tidak mampu melakukan regenerasi, maka ada kemungkinan akan mengambil dokter dari luarnegeri msialnya Filipina.
  5. Pembukaan FK baru dan penerimaan mahasiswa baru FK yang terlalu banyak. Hal ini dapat memperparah situasi dan dapat menjadi semacam bom waktu untuk di kemudian hari.
  6. Sifat dokter sendiri. Kita harus melihat bahwa ternyata dokter juga banyak yang tidak ingin bekerja di daerah terpencil. Hal ini manusiawi karena memang fasilitasnya tidak memadai. Tapi ini juga faktor penting apalgi saat ini banyak dokter wanita. Mungkin perlu untuk menseleksi mahasiwa FK dari pandangan hidupnya. Sudah saatnya pintu FK-UGM dibuka lebar-lebar bagi lulusan pondok pesantren atau sekolah seminari yang akan membaktikan hidupnya untuk bekerja di daerah terpencil sebagai tenaga dokter.
  7. Pelaksanaan desentralisasi yang masih setengah-setengah dan tidak jelas sistem kontrolnya.
  8. dan lain-lain faktor.....termasuk di DPR untuk memperbaiki UU tenaga kerja dokter yang sudah out-of-date.

Solusinya cukup rumit dan banyak, sulit untuk menuliskannya di sini
Dalam hal ini perlu ada leadership di berbagai lembaga yang mempunyai pengaruh terhadap masalah dokter PTT ini secara jangka panjang. Salahsatu leadership yang dinanti-nanti hadir adalah di kalangan dokter sendiri, dan juga IDI. Adakah leader dikalangan dokter yang mampu menyuarakan keprihatinan profesi dan memberikan visi yang menjanjikan perbaikan dan langkah-langkah konkrit, bukan pernyataan-pernyataan normatif yang terbukti mengelabui kita semua selama ini.
Silahkan berkomentar.
Laksono

10. Sun Apr 14, 2002 8:57 pm iskandar sitorus <iskandarsitorus@xxx>

Hai rekans,
Saya rasa urgensi PTT tidak menjadi permasalahan yang perlu dibesar-besarkan, toh Depkes kan sudah ambil peduli, iya kan? Mereka toh sudah kelabakan kok dengan sistem yang salah yang mereka terapkan selama ini atas itu.
Lagian, sejauh mana program ini bisa dipertanggung-jawabkan kalau hanya dilandaskan pada UU WKS? Itu jelas-jelas menyimpangi UU Kesehatan. Nah, sementara belum ada penjabaran tentang tenaga
kesehatan yang sesuai dengan UU Kesehatan, mbok ya nggak usahlah program ini ada, hapuskan saja.
Ada teman yang tanya, kan sudah ada PP nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Saya sampaikan, PP itu masih hermaprodit, tidak jelas dan tegas.
Mengharapkan hal ini bisa diatur oleh Pemda tingkat II khususnya, iya susah dong. Faktanya pemda tingkatnya tingkat Pusatttttt aja susah ngadepin, iya toh? Ini bukan apriori, tetapi fakta lho. Salam sehat, Iskandar Sitorus

11. Wed Apr 17, 2002 6:14 am "Dr. Ilsa Nelwan, MPH" <pikanel@xxx>

Pak Laksono dan peserta miling list yth,
Komentar saya tulis dengan italics :

  1. Tidak setuju dengan kebijakan memang wajar, tetapi  mengungkapkannya mungkin  perlu cara yg lebih terhormat dan efektif. Mungkin mereka memang produk  pendidikan teknokratis yg tidak berkesempatan  belajar berorganisasi, ini juga perlu menjadi catatan bagi pendidikan kita : kemampuan berargumentasi, berorganisasi, memiliki kepekaan sosial...
  2. Lagi lagi ketidak siapan peraturan  menghadapi desentralisasi. Kab/kota tidak mau dicampuri dalam kewenangan, tetapi menuntut tenaga, sarana dan biaya kesehatan dari propinsi dan pusat. Sedangkan  kesehatan pada umumnya dalam desentralisasi ini tidak menjadi prioritas pemda, lebih jelek lagi ada kab/kota yg sangat desperate untuk mencari PAD sehingga menugaskan dinas kesehatan  untuk membebankan target PAD ke Puskesmas dan RSUD. Ada beberapa kabupaten yg mampu menggaji PTT (paling tidak di Jabar dan Kalbar), namun belum didukung peraturan. Saran untuk merekrut pasca PTT dijawab oleh kab/kota " diantara PTT yg saat ini bertugas, tidak ada yg dianggap layak diteruskan" (mungkin karena sistemnya memang tidak dipersiapkan untuk "talent scouting" ?). Untuk merekrut  Dr PTT  dari lulusan baru belum ada aturan yg menyatakan bahwa kontrak dg Kab/kota tsb bisa diakui sebagai Wajib kerja sarjana. Sementara di Jawa Barat kita mengatakan silahkan kontrak dokter baru  sambil menunggu penempatan.
    Aku ingin tanya sama  pendidikan dokter nih, apakah sudah ada upaya pemberdayaan pada calon dokter ?, sekurang kurangnya ada suatu "pride" untuk tidak minta pekerjaan pada pemerintah?. memang seharusnya ikatan profesi yg memikirkan, tetapi setelah  beberapa lama membantu IDI rasanya belum dapat mengharapkan IDI menjadi  efektif untuk meningkatkan posisi tawar dokter.
    Mayoritas dokter bekerja  untuk "cari makan", jadi kategorinya  sebagai "labour"; sedikit diantaranya termasuk kategori "work", yg sudah menjadikan kerja sebagai karya; lebih sedikit lagi yg kerja sebagai dokter dalam kategori "action"berdasarkan keyakinan dan aktualisasi diri. Pada umumnya dokter juga "over estimate of themselves", sambil  memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yg luar biasa, termasuk dokter ahli. (Pada suatu saat aku menemukan dokter spesialis yg masih mempraktekan suatu tindakan yg telah dilarang lebih dari 10 th oleh WHO! ).
    Diam diam  sekarang  modus  universitas swadana makin menurunkan mutu pendidikan dokter kita, karena penerimaan mahasiswa menjadi target pendapatan universitas, sehingga tidak melihat kemampuan tenaga pengajar maupun case load RS pendidikan dan sarana pendidikan.
  3. Ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pemerintah yg berpretensi bisa melakukan segalanya sendiri: memproduksi dokter, mempekerjakan, memantau kinerja. Ternyata "mentok" dengan zero growth, jadi penyelesaian sementaranya PTT; tetapi  selanjutnya tidak ada penyelesaian efektif. Ternyata masalah  kepegawaian untuk tenaga kesehatan tidak bisa lepas juga dari masalah kepegawaian secara umum. Rekrutmen CPNS menjadi ajang korupsi yg laten, bahkan penempatan dokter PTT juga  konon kabarnya "bisa diatur". Jadi seharusnya kita pikirkan masalah dokter merupakan bagian dari good governance. Sekali lagi  saat ini kepemimpinan kesehatan terancam karena tidak ada "darah segar", karena tidak bisa mengangkat PNS.
  4. Maaf pada DR Triono yang sangat menguasai, dengan keterbatasan pengetahuan yg ada yang akan dilakukan penelitian PTT di Jawa Barat tentu akan menganalisa dulu penelitian yg lalu, dan rencananya  untuk bisa melakukan hal hal yg lebih komperhensif. Rasanya  soal dokter dan tenaga kesehatan yg bekerja paruh waktu masih menjadi masalah bagi semua daerah. Kalau dokter perempuan harus dibedakan dari dokter laki laki, nggak setuju. Sedangkan  mahasiswa kedokteran sebagian besar perempuan. Jadi nantinya pengecualian lebih besar dari pemberlakuan aturannya dong.
  5. Ada dokumen Bank Dunia menjelang pelaksanaan (mungkin  malah justifikasi) PHP II yang membandingkan keadaan pelayanan kesehatan masyarakat di Sarawak dan di Kalbar. Ternyata Puskesmas Kalbar yg bisa maju dipimpin oleh seorang dokter yg mau "melanggar" aturan, sedangkan di Sarawak semacam Puskesmas dipimpin oleh tenaga kesehatan lain dengan sistem yg  baik dan mapan. Memang myth dokter sebagai pemimpin jadi luntur- lebih lebih dengan  attitude yg hanya memikirkan sendiri seperti yg dilakukan dokter PTT baru baru ini- sebab pemimpin masyarakat harus memikirkan masyarakat. Kalau survive saja tidak bisa, bagaimana mau ngurus yg lain ?

Leader yg diharapkan bukan leader dokter yg hanya memikirkan sendiri, apalagi melindungi kepentingan dokter yg mau eksploitasi.
salam, ilsa

12. Tue Apr 23, 2002 3:12 am Laksono Trisnantoro <trisnantoro@xxx>

Silahkan menyimak berita ini. Ada komentar?
Kompas, 22 April 2002

Dokter PTT Akan Didesentralisasikan

Jakarta, Kompas - Sejalan dengan semangat Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah, program dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan didesentralisasikan. Dengan demikian, penerimaan dokter PTT tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah atau kabupaten.Sistem penggajiannya, baik besar maupun penyalurannya, juga akan diserahkan pada pemerintah daerah (pemda). Pemerintah pusat hanya memberikan subsidi bagi daerah beranggaran terbatas agar standar gaji minimum yang ditetapkan secara nasional dapat terpenuhi.
Demikian disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi dalam Diskusi Nasional tentang Reformasi Kebijakan Dokter PTT, yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta, Minggu (21/4). Hadir Sekjen Departemen Kesehatan (Deokes) dr Dadi S Argadiredja MPH, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dookter Indonesia (PB IDI) Prof Dr Ahmad Djojosugito, dan Ketua Forum Dokter Indonesia (FDI) dr Imelda Datau.  "Pengaturan desentralisasi dokter PTT akan dibicarakan dengan departemen terkait, yaitu Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan Sekretariat Negara. Sedangkan perubahan perundang-undangan akan dibahas dengan DPR," tambah Menkes Sujudi.  Sesuai masukan dari berbagai pihak, termasuk dokter PTT sendiri, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan dokter PTT perlu dikaji ulang. Peraturan yang terkait dengan kewenangan Depkes dapat dilakukan lebih cepat, namun yang terkait dengan UU mungkin memakan waktu lebih dari setahun karena perlu pengesahan DPR.
Menurut Dadi, dengan adanya desentralisasi dokter PTT, kebijakan yang perlu diamandemen oleh tim penyusun rancangan perubahan UU tentang masa bakti adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 1991 tentang pengangkatan dokter sebagai PTT selama masa bakti, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1170.A/Menkes/Per/IX/ 1999. Keputusan Menkes (Kepmenkes) No.702/Menkes/SK/ VIII/1993 tentang pedoman pelaksanaan pengangkatan tenaga medis sebagai PTT, dan Kepmenkes No 1364.A/Menkes/SK/XII/1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan masa bakti tenaga medis. Kebijakan masa bakti, terutama Permenkes tersebut, diakui Dadi bersifat sentralistik dalam hal seleksi, rekruitmen, dan alokasi gajinya.

Jadi PNS
Dalam ketentuan yang baru, dokter pasca-PTT dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan melanjutkan sekolah spesialisasi. Setelah menyelesaikan masa bakti sebagai dokter PTT, mereka dapat mendaftar menjadi dokter PNS dengan persentase penyerapan 10 persen, atau melanjutkan jadi dokter spesialis yang dapat menampung 15-20 persen. Depkes juga akan mendorong berjalannya program dokter keluarga, mengembangkan program dokter penanganan kedaruratan medis, dan menempatkan sebagai dokter di unit gawat darurat dan pelayanan ambulans.  Dengan adanya program desentralisasi dokter PTT, semua lulusan dokter dapat melamar bekerja di daerah mana pun. Penempatannya dilakukan berdasarkan proses seleksi yang ditangani pemda setempat. Penggajian juga diserahkan pada kebijakan pemda setempat. Sujudi menjelaskan, pada prinsipnya Departemen Kesehatan akan mengupayakan agar kebijakan mengenai masa bakti dokter PTT semaksimal mungkin menguntungkan dokter bersangkutan. Untuk daerah yang kurang diminati para dokter, pemerintah akan membantu memberikan insentif agar calon dokter PTT tertarik bekerja di situ. Imelda Datau mengemukakan, hendaknya penempatan dokter PTT dilakukan berdasarkan kontrak kerja yang menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini pemerintah dan dokter bersangkutan. Selain itu, penetapan gaji harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, FDI mengemukakan adanya ketidakadilan terhadap dokter PTT, yaitu adanya diskriminasi berupa kewajiban sarjana kedokteran untuk mengikuti wajib kerja sebagai dokter PTT selama tiga tahun, keterlambatan pembayaran gaji, gaji yang tidak memadai, dan tidak adanya tunjangan bagi dokter PTT. Selain itu, dokter PTT yang telah menjalankan masa bakti tidak mendapat penghargaan yang layak, misalnya mendapat pesangon atau uang jasa. Ahmad Djojosugito melihat perlunya dibuat sistem kesehatan provinsi-kabupaten, yang diatur melalui peraturan daerah (perda). Untuk itu harus dicari jalan tengah dalam penempatan dokter di daerah, yaitu tidak berdasarkan pemaksaaan atau diwajibkan, tetapi juga tidak dilepaskan sesuai pasar.
"Pengalaman beberapa negara yang memberikan kebebasan kepada dokter untuk berpraktik tanpa keterlibatan pemerintah mengatur, menyebabkan buruknya pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu, seperti yang terjadi di Filipina," katanya

13. Tue Apr 23, 2002 6:30 am "Dr. Ilsa Nelwan, MPH" <pikanel@xxx>

Pak Laksono yth,
Ini jalan keluar lewat pintu darurat yg bersifat reaktif, atau semacam "escape". Dikhawatirkan malah pemda tidak mau merekrut dan menggaji dokter untuk bekerja di daerah, atau kalaupun  ingin dengan mudah akan ada pernyataan "daerah tidak memiliki anggaran yg cukup untuk menggaji kontrak dokter PTT". Masalahnya adalah skala prioritas  menurut  kab/kota,  sebagian besar kab/kota menyatakan bahwa prioritas  pembangunannya adalah  sektor ekonomi. Bahkan di beberapa kab/kota yg  miskin RSUD dan Puskesmas menjadi sumber PAD.
Attitude salah lainnya adalah bahwa  tenaga PNS bagi kab/kota adalah "gratis" dari pusat, oleh karena itu  sebaiknya  penanggulangan  masalah dokter PTT  berada dalam konteks "civil service reform. Kalau tidak  akan tetap tak terselesaikan.
ilsa

 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates