payday loans
   
Perawat dikonversi jadi dokter PDF Print E-mail
Written by admin   

Sunday, May 2, 2010 7:10 AM "FATHURRAHMAN ." <fathur9491@gmail.com>
http://cetak. kompas.com/ read/xml/ 2010/04/30/ 03543636/ untuk.berobat. warga.menempuh. 67.km

Untuk Berobat, Warga Menempuh 67 Km

Jumat, 30 April 2010 | 03:54 WIB
Bajawa, Kompas - Untuk mendapatkan pertolongan medis, warga Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, harus ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang berjarak 67 kilometer. Biaya angkutan umum pergi pulang Rp 40.000 per orang.
Alternatif lain, warga berobat ke Puskesmas Marunggela di pusat kota Kecamatan Riung Barat. Namun, jaraknya lebih jauh karena melewati tiga kecamatan, yaitu Bajawa Utara, Soa, dan Wolomeze. Biayanya juga lebih besar, dengan ojek pergi pulang Rp 150.000 per orang. Jika menggunakan angkutan umum, biayanya Rp 70.000 per orang.
Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena sejak 6 bulan lalu tidak ada perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) Lindi yang berjarak sekitar 7 km dari desa itu. Warga mengeluhkan kondisi itu, Kamis (29/4), saat Kompas berkunjung ke desa itu. ”Warga susah kalau sakit. Kami hanya mengandalkan pengobatan tradisional. Bagi ibu yang melahirkan, ya pasrah saja. Kalau bayi dan ibu selamat, bersyukur. Kalau tak tertolong, ya terima saja kenyataan,” kata Kepala Dusun Lewur Mok, Stanis Lausambi.
Menurut Stanis, sejak dua tahun lalu, aparat desa mengajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada agar ada penempatan bidan di pondok bersalin desa (polindes). Akan tetapi, sampai saat ini, usulan itu belum direspons. Akibatnya, polindes yang dibangun tahun 2008 sampai saat ini belum digunakan. Selama ini, ibu bersalin hanya ditolong para ibu sekitarnya. ”Kami bersyukur, tidak ada ibu melahirkan atau bayi yang meninggal akibat proses persalinan tanpa bidan,” katanya. Warga yang sakit juga terpaksa mengandalkan obat tradisional. Jika terkena malaria, misalnya, mereka mengonsumsi akar atau daun pepaya. Kalau sakit perut, diobati dengan meminum air rebusan daun pucuk jambu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Hildagardis Bhoko membenarkan adanya kekosongan perawat di Pustu Lindi. Menurut dia, perawat yang bertugas di sana sedang mengikuti pendidikan diploma tiga.
”Kami sudah menempatkan perawat pengganti, tapi yang bersangkutan berhalangan masuk karena cuti melahirkan. Kami juga pernah menempatkan petugas puskesmas sukarela, tapi jarang masuk. Sejak Senin lalu, kami menugaskan seorang bidan pegawai tidak tetap. Namun, selama 10 hari, bidan itu mengikuti orientasi di RSUD,” katanya. Kebutuhan perawat di Kabupaten Ngada sangat besar. Selain dibutuhkan di RSUD, perawat juga diperlukan di 10 puskesmas, 33 pustu, dan 10 pos kesehatan desa. (SEM)

Sunday, May 2, 2010 12:25 PM "zulfendri jolly" <zulfendri_jolly@yahoo.com>

Informasi yang menarik karena begitu dibutuhkannya tenaga perawat dan bidan agar tenaga kesehatan tersebut pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di pustu kalau tidak masyarakat harus menempuh jarak yang sangat jauh dan biaya yang besar untuk berobat ke puskesmas kota. satu sisi Kita selalu mengkhawatirkan tenaga perawat berpraktik sebagaimana seorang dokter di sisi lain bagaimana dengan tenaga kesehatan dokter yang kadang kala dokter mengklem tenaga perawat mengambil alih tugas berpraktik seperti dokter.? kalau salah memberikan pelayanan di luar kewenangannya kadang kala harus berurusan dengan penegak hukum sampai dengan dipenjara.
Nassib mu lah perawat yang bertugas di daerah plosok, kadang kala dipuji dan kadang kala kau dihujat karena berpraktik bak seorang dokter pada hal tugas tersebut dilakukan karena tidak adanya tenaga dokter di daerahmu. Bersabarlah pada suatu saat kamu akan ditemani oleh tenaga dokter sebagai mitramu di daerah plosok dan perawat bertugaslah sesuai dengan kompetensi tenaga perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepoada masyarakat dan tidak akan lagi berpraktik bak seorang dokter.

Sunday, May 2, 2010 2:46 PM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo rekan-rekan
Kalau kita lihat, kenyataannya sampai sekarang perawat/bidan masih melakukan pengobatan, walaupun makin dibatasi & terkesan aturannya nggak jelas. Selain itu aturan pengobatan hanya bisa oleh dokter sebetulnya baru berlangsung 5 tahun sejak ada UU no.29/2004 dibandingkan 65 tahun negara kita merdeka. Pengalaman saya berpraktik, masyarakat nggak peduli siapa yang melayani mereka, yang penting mereka dilayani dengan baik & sembuh. Kasarnya, apa urusan mereka dengan UU no.29/2004?
Peraturan perundangan ada bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kepastian, keadilan, & perlindungan. Kalau aspek-aspek ini justru jadi hilang setelah ada peraturan perundangan, maka sudah saatnya peraturan perundangan itu ditinjau kembali. Masa kita mau dililit oleh jerat yang kita buat sendiri? Kalau UU no.29/2004 menyulitkan kita, baiknya segera usulkan ke DPR untuk di-revisi. Kasarnya, lebih baik diobati perawat/bidan yang kompetensinya ditambah dari pada diobati Ponari dkk. Nggak perlu bicara arogansi profesi, kita perlu melayani masyarakat dengan baik bukan ribut sendiri.

Sunday, May 2, 2010 5:03 PM "Hendri Yanto" <hendriyanto38@yahoo.com>

yth pak billy,
sy setuju dg pendapatnya, kita harus punya solusi segera untuk mengatasi "situasi ketidak pastian" tentang praktik bidan dan perawat ini. sy kira teman2 kemenkes dan DPR  melihat koq situasi ini ( kecuali sengaja membutakan mata d telinga ) sekian ribu tenaga bidan dan perawat berpraktik layaknya dokter di daerah terpencil untuk melayani ribuan bahkan jutaan masy.yg membutuhkan lay.kes.
Sunday, May 2, 2010 10:12 PM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>
Utk Kondisi dimana warga memilih tinggal di tempat sangat terpencil dg jumlah kel sangat sedikit, maka hal itu menjadi pilihan hidupnya. Di negara paling kaya sekalipun, tdk mungkin pemerintah atau swasta mendekatkan pelayanan. Simply impossible. Warga lah yg harus pindah ke desa terdekat. Tanpa cluster tempat tinggal yg cukup banyak warganya, tdk akan efisien menyediakan fasilitas yg sederhana sekalipun. Itulah sebabnya di seluruh dunia terjadi urbanisasi.

Monday, May 3, 2010 12:23 AM "S.K. Sebayang" <sksebayang@yahoo.com>

Pak Hasbullah,
Sebagai informasi, di Australia ada Royal Flying Doctor Service, kerjasama antara jasa pilot dan jasa dokter untuk menerbangkan tenaga kesehatan dengan pesawat kecil ke daerah-daerah terpencil, ataupun menerbangkan pasien yg butuh perawatan lebih intensif ke rumah sakit terdekat. Selain itu di dunia sudah marak upaya utk mendisain teknik diagnostik portable dan murah yang bisa dibawa-bawa dengan mudah ke tempat terpencil.  terimakasih,

Monday, May 3, 2010 1:07 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo Bu Susy & rekan-rekan semua
Kalau pemerintah mau, sebetulnya bisa saja membuat sistem serupa. Malah bukan pesawat saja, bisa pesawat, kapal laut, mobil 4x4, sampai motor trail.
Yang mungkin jadi masalah, jangankan buat sistem seperti itu, sistem yang ada saja seperti 'salah urus'. Kita sering lupa bahwa kirim tenaga kesehatan itu bukan sekadar kirim badan orang ke suatu tempat, tapi harus ada infrastrukturnya. Tenaga kesehatan nggak bisa bekerja kalau nggak ada peralatan & obat. Kalau mau buat seperti RFDS, harus ada listrik, sarana telekomunikasi, & moda transportasi.
Saya punya beberapa teman GP yang jadi dokter RFDS, kata mereka sistemnya bagus & jadi percontohan bagi yang lain. O ya, mereka juga cerita bahwa RFDS bekerja sama dengan perawat untuk melakukan pengobatan entah via alat komunikasi atau mandiri & ini legal di Australia. Lha, di negara kita di tempat terpencil yang nggak ada dokter pun jadi ilegal perawat untuk praktik pengobatan terbatas. Usul Prof.Hasbullah untuk relokasi adalah usul yang ekonomis, tapi nggak memperhitungkan aspek sosiologis, misal lahir-besar di sana, hidup dari sana. Apa mudah disuruh pindah? Tugas negara sediakan fasilitas yang memadai bagi mereka. Jangan yang jauh-jauh di Sulawesi atau Papua sana, di Jawa saja, macam di Kab.Bandung, yang namanya masih pakai kata 'Bandung', kota besar, ibukota provinsi, masih banyak perkampungan yang nggak ada listrik & sinyal HP sehingga bisa komunikasi, transportasi begitu buruk sehingga 10km harus ditempuh 2 jam dengan kendaraan, dst. Padahal penduduknya juga nggak sedikit. Malah kadang kala orang ada di tempat terpencil karena aspek ekonomis juga. Mereka sudah nggak ada pekerjaan yang memadai di tempat asal & nggak punya lahan, jadi bekerja merambah hutan, berkebun, atau bertani di tempat terpencil.
Kita bisa lihat bagaimana pemukiman transmigran pun bisa bubar karena bukan sekadar perlu dibangunkan rumah semata, tapi harus ada fasilitasnya seperti listrik, transportasi, air, kesehatan, & pusat ekonomi. Ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Bidang kesehatan kan faktor yang harusnya diperhitungkan dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional, bukan sekadar dijadikan beban yang sepertinya dianggap menghabiskan anggaran semata.
Urbanisasi kan sudah menimbulkan masalah, seharusnya ada pembangunan pedesaan agar ada distribusi pembangunan & petani bukan jadi 'pecundang' yang akhirnya nanti kita nggak bisa dapat pangan dengan harga terjangkau.
Penutup, tugas negara sediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara adil & proporsional. Nah, jangan hal ini malah dikriminalisasikan oleh aturan yang dibuat/diusulkan pemerintah sendiri & dimarginalisasikan karena nggak ada fasilitas yang memadai buat tenaga kesehatan itu bekerja & tinggal/hidup berikut imbalan yang mencukupi. Tolong dikoreksi, trims.

Monday, May 3, 2010 1:22 AM "sarmedi.purba@yahoo.de" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Pak Hendri dan pak Billy,
Ada pepatah Jerman mengatakan: Wer heilt, hat Recht, artinya siapa menyembuhkan selalu benar. Jadi kalau bidan dan perawat sudah banyak bikin orang sembuh, kenapa kita larang ya? Lagian dukun tidak dilarang, he he he.
Tahun 70an Pemerintah Kota Surakarta (saya juga menerapkan model pelayanan ini di Sumut waktu itu)menerapkan "Dana Sehat" dimana Promokesa (promotor Kesehatan Desa) dilatih untuk mengobati keluhan sederhana seperti panas dan mencret. Kalau 1-3 hari tidak sembuh dikirim ke Puskesmas. Tentu mereka juga dilatih untuk program preventif. Saya kira model ini cocok untuk daerah terpencil. Regulasinya? Serahkan ke Pemkab. Bukankah itu tujuan otonomi daerah dan desentralisasi agar program kesehatan cepat berjalan? Jadi UU di DPR jangan terlalu menjelimat, sehingga di daerah terpencil tidak bisa diterapkan.

Monday, May 3, 2010 1:23 AM "Laksono Trisnantoro" <trisnantoro@yahoo.com>

Pak Billy, pak Hasbullah dan teman-teman.
Mungkin ada baiknya untuk melihat bahwa RS Swasta berbeda-beda. Data yang saya miliki adalah hanya sekitar 20% RS swasta berbentuk PT. Selebihnya adalah Yayasan atau perkumpulan. Memang ada Yayasan yang berperilaku seperti PT. Yang berbentuk Yayasan banyak yang misinya untuk membantu masyarakat miskin seperti RS Muhammadiyah, RS Kristen-RS Katolik, RS kemanusiaan lainnya.
Dengan demikian, tidak mungkin memilah-milah bahwa RS pemerintah melayani masyarakat miskin, sementara RS swasta melayani masyarakat menengah atas. Pembagian ini kurang mencerminkan situasi di lapangan. Ada RS swasta, dan juga BP2nya yang berjuang di daerah terpencil melayani masyarakat miskin. Saat ini RS swasta juga banyak melayani pasien Jamkesmas atau Jamkesda.Bahkan sekarang juga ada usaha pemerintah daerah atau pusat dalam tanda kutip "membeli" pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Ini sudah terjadi di pelayanan jamkesmas dan jamkesda. Kebetulan minggu ini FK UGM bersama dengan Kementrian Kesehatan, MUKISI-MKKM, PERDHAKI, PELKESI, ARSSI, dan PERSI sedang membahas mengenai masa depan RS Non-Profit di Indonesia. Isu partnership antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sedang dikembangkan saat ini. Saya melihat baha partnership ini sangat penting untuk menjadi salahsatu solusi masalah kesehatan di Indonesia.

Monday, May 3, 2010 1:43 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Ya, betul banyak yang begitu, termasuk juga di Irian dan boat service di Riau, tetapi tidak mungkin kita jamin semua terlayani. Tidak mungkin flying doctor mengunjungi satu rumah di pegunungan atau di daerah terpencil. Kunjungan se sebuah desa, betul bisa, itupun jika jumlah penduduknya feasible.
Maksud saya, kita tidak mungkin 100% bisa layani semua orang di tempat orang itu memilih hidupnya yang nyaman, sendirian atau beberapa orang, kemudian meminta Pemerintah atau lembaga swasta melayani mereka, for free. We have choices of living and every choice has consequences.

Monday, May 3, 2010 1:47 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Wah, itu sudah lebih hebat dari di Amerika. Di Amerika, cuma 11% RS swasta yang berbentuk Inc. (PT), selebihnya not for profit, seperti yayasan atau perkumpulan. Kalau konsep saya sih, RS tidak perlu membedakan pelayanan medis. Itu sebabnya saya mendorong National Health Insurance (SJSN). Nanti NHI ini akan kontrak ke RS publik maupaun RS swasta. Jika insured berobat ke RS publik, no cost-sharing. Jika dia pilih ke RS Swasta (every choice has its consequences) , dia bayar cost-sharing maximum 30% atau Rp 1 juta, mana yang lebih rendah. Cost-sharing di RS swasta ini, untuk kompensasi investasi yang dikeluarkan oleh swasta. Dengan demikian, akan terjadi kompetisi dalam mutu layanan Model ini insya Allah akan mulai diterapkan di Aceh tanggal 1 Juni bulan depan Semoga ada contoh yang bagus

Monday, May 3, 2010 1:54 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

Yth Prof.Laksono & rekan-rekan semua
Tentu pihak swasta non-profit, entah itu yayasan kemanusiaan atau keagamaan pun berhak & dilindungi aktivitasnya untuk melayani kesehatan masyarakat menengah ke bawah. Toh, pemerintah nggak akan pernah bisa melayani seluruh rakyat, termasuk yang menengah ke bawah.
Nah, sudah begitu, herannya mengapa pemerintah nggak fokus agar bisa semaksimal mungkin melayani rakyat secara adil dengan kuantitas & kualitas cukup? Malah seperti kita lihat, nggak fokus dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan mewah. Pemerintah harusnya bangun & memiliki standar pelayanan yang ekonomis, berkualitas, & seluas-luasnya. Kasarnya, kelas 3 tapi berkualitas & jumlahnya banyak, sehingga siapapun layak untuk dirawat di sana, bukan pelayanan 'kelas kambing'. Itu esensi utama pemerintah: memberi layanan publik yang dapat diakses oleh semua pihak, walaupun orang kaya ya mungkin nggak mau dirawat di sana. Lakukan dulu kewajiban sebagai pemerintah, walau mungkin rakyat golongan tertentu nggak gunakan hak tersebut. Pemda pun kalau ada arahan dari pusat saya pikir akan mengikuti. Tapi karena dicontohkan dari pusat, maka di daerah ikut-ikutan.
Kembali lagi ke pelayanan kesehatan oleh yayasan. Saya lihat mereka yang menyasar menolong rakyat miskin pun sangat terbantu ketika jumlah donasi saat ini menurun & mendapat dana dari pemerintah untuk melayani rakyat miskin, seperti dari askeskin/jamkesmas/ jamkesda.
Tapi ya lucu kalau pihak swasta peduli pada rakyat miskin tapi pemerintahnya sendiri nggak mau berpeluh, cukup bayar saja. Sementara RS-RS milik pemerintah malah sibuk urusi kelas 1/VIP. Nanti lama-lama lebih baik pemerintah yang ada sekarang jadi swasta, swasta yang jadi pemerintah, he..he.. Negara macam apa ini? Apa kata dunia? Sukses untuk acaranya Prof.Laksono. Pekan ini rencananya saya akan ke Jogja juga, siapa tau bisa/boleh berkunjung ke IKM FK UGM.

Monday, May 3, 2010 2:20 AM "bread_jackson@yahoo.com" <bread_jackson@yahoo.com>

Setuju prof hasbullah, billy n rekan2
Kita sudah punya PUSKESMAS yg tersebar dan berjumah cukup banyak dan tinggal pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Penempatan tenaga dokter PTT ataupun PNS harus dipikirkan penghasilan yang layak agar dokter dapat lebih serius bekerja contohnya berikan gaji plus insentif 8-10 jt pada daerah2 yang bisa dijangkau transpostasi dan 20-30 juta untuk pedalaman papua. kemkes serta dinkes harus bersinergi dan berkesinambungan untuk menempatkan tenaga dokter didaerah2 terpencil pada puskesmas karena selama ini antara kemkes dan dinkes saling lempar bola panas. Diperlukan dana operasional dan pengawasan serta selalu bekerjasama dengan muspika, pemuka agama dan tetua2 adat karena selama ini dan mungkin sudah hilang tripatrit (kecamatan, kesehatan, keamanan). Satu lagi adalah legalitas yang jelas bagi seorang dokter, pemberian hak cuti dan sanksi yang tegas bila dokter tersebut melalaikan tugas misalnya pemotongan gaji 70% dan tidak melaksanakan keseluruhan kewajibannya tidak boleh berpraktek selama 5 tahun.

Monday, May 3, 2010 2:37 AM "Anita Afia" <vivi_nita@yahoo.co.id>

Saya sangat setuju terhadap pendapat anda pak Billy, sekarang yang terpenting adalah bagaimana membuat sistem yang dapat mengakomodasi permasalahan akses pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, yaitu dengan menggunakan undang undang.
Bagaimana bisa bila perawat mau menolong orang dihantui rasa was - was akan dipenjarakan, walaupun minimnya SdM dokter yang terhormat. Menurut hemat saya, sebaiknya lulusan perawat dibekali dengan ilmu farmakologi dengan bobot sks yang besar sehingga perawat mampu memberikan pelayanan terbaik terutama bila dia bertugas di daerah terpencil.. ATAU.. seperti di Filipina, seorang perawat bisa melanjutkan sekolah dokter dengan menempuh pendidikan lagi selama 2 tahun. Saya usulkan, di indonesia hanya Universitas2 besar saja yang membuka kelas ekstensi ini sehingga dapat terjamin kualitasnya, seperti misalnya 10 universitas terbaik di indonesia. Sekali lagi, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk memajukan negara indonesia tercinta ini, dengan mengabaikan egoisme profesi masing - masing pemberi layanan kesehatan terutama untuk membentuk sebuah undang - undang yang berkiblat ke rakyat..  sehingga indonesia segara mencapai taraf hidup yang diharapkan.

Monday, May 3, 2010 3:07 AM "yudopuspito trijoko" <tyudop@yahoo.com>

Mungkin yang salah mata saya yang membaca.
Ketika informasi makin terbuka ternyata banyak yang memanfaatkannya bagi kepentingannya sendiri; apalagi ketika sebuah sukses diukur dari nilai uang.
Undang-undang memang dibuat untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan dan tata kelola yang standar. Bukan berarti persepsi bisa dianggap benar ketika ada sebuah kebutuhan mendesak. Ingat sila pertama negara ini ketuhanan yang maha esa bukan keuangan yang maha kuasa.
Memang susah berpikir lurus dalam dunia yang sangat bengkok. Salah seorang guru saya yang seorang dokter profesional adalah mantan perawat. Karena begitu pandai dan ketulusannya, salah seorang guru besar saya menyeponsorinya untuk melanjutkan sekolah kedokteran, dan ia berhasil dengan cemerlang, bahkan kini menjadi seorang dokter spesialis.
Bukan halangan untuk menjadi seorang dokter sekalipun dari perawat; tetapi ada mikromindset yang perlu dibenahi dulu.
Salah seorang teman PTT saya, kini menjadi dokter spesialis bedah jantung dan spesialis anestesi di Jerman. Itu bukan hal yang mustahil. Ketika pulang verloop, ia bercerita, mengapa Indonesia tidak juga berubah sejak ia tinggalkan lebih dari 10 tahun yang lalu; hampir tidak ada perubahan sama sekali. Waktu saya tanyakan apakah ada perawat yang memberikan pengobatan di Jerman, ia tertawa terbahak-bahak. Tidak seorang perawatpun diperkenankan memberikan pengobatan apalagi daftar G, sekalipun ia lebih mahir dari dokter manapun;  karena itu memang melanggar undang-undang !!
Yang jadi renungan buat saya kemudian adalah, memang di Indonesia, uang itu jadi ukuran keberhasilan. sementara di negara lain ketaatan terhadap peraturan itulah harga kehormatan masyarakat. Itulah ukuran harga diri sebuah bangsa. Silahkan saja perawat yang mau melanjutkan pendidikan dokter, saya mendukung. Apalagi perawat itu lulusan fakultas keperawatan universitas yang tidak abal-abal; alur pikir oke, skill mahir, ketulusan excellent.
Dunia ini memang dinamis, kompetisi itu biasa, yang tidak lurus minggir saja.
Mudah-mudahan mata saya tidak salah lagi dalam membaca.Kalo demikian saya perlu minta bantuan perawat mata, bukan dokter mata.

Monday, May 3, 2010 3:30 AM "yudopuspito trijoko" <tyudop@yahoo.com>

Prof Hasbulah, Prof Laksono dan TS milis yang baik.
Hal yang disampaikan tersebut sedang dibahas dan itu akan disosialisasikan untuk menjadi acuan. Dimanapun, di rumah sakit manapun, pelayanan medis kesehatan itu standar. Kelas pelayanan tidak membuat pelayanan medis standar pasien berbeda. Ada cara yang bisa dipakai untuk mengukurnya; tetapi itu akan berdampak besar bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, termasuk implikasi pembiayaannya. Kelas pelayanan medis yang standar itu disebut kelas 3 sedangkan kelas yang lebih tinggi diperkenankan untuk fasilitas tambahannya. Jadi bilamana setiap rumah sakit memberikan pelayanan medis yang tidak standar bagi pasien kelas 3nya, maka bersiap-siaplah untuk turun tingkat. Dengan demikian, setiap dokter diharapkan mempertahankan kualitas pelayanan medisnya secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab, demikian pula rumah sakit, dan tenaga pelayanan kesehatan yang lain. sisi lain yang masih diperlukan adalah penyusunan standar pelayanan paramedis (perawat, bidan, nutrisian, dll) itu juga yang mendorong pemerintah mengharuskan adanya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang baku untuk setiap bentuk dan jenis pelayanan publik, mungkin kesehatan sebagai tolok ukur karena kompleksitasnya. Bila ada masukan draft standar tersebut, baik untuk standar pelayanan medis, pelayanan paramedis maupun pelayanan penunjang di bidang kesehatan, silahkan japri.

Monday, May 3, 2010 6:21 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo rekan-rekan
Sepertinya ada pihak yang pro & kontra pihak tenaga kesehatan (perawat/bidan) di luar dokter untuk memberikan pengobatan. Ini perdebatan biasa. Ada yang menyebut di Jerman nggak ada perawat beri pengobatan, tapi di negara-negara maju lain, ada NP (perawat praktik) atau PA (asisten dokter) boleh memberikan pengobatan, termasuk memberi resep.
Referensinya:

  • http://en.wikipedia .org/wiki/ Nurse_practition er
  • http://en.wikipedia .org/wiki/ Physician_ assistant

Izin (coba baca definisi 'izin' menurut hukum) praktik pengobatan seharusnya didasarkan pada kompetensi & tentunya bisa dibuat banyak tingkatannya. Dokter ada yang kompetensinya umum, spesialis, & sub-spesialis, izinnya berbeda. Dokter pun belum tentu kompeten berpraktik, itu sebabnya ada syarat STR.
Saya melihat alasan pihak non-dokter (perawat/bidan) boleh melakukan pengobatan karena:

  • Jumlah dokter kurang
  • Sebaran dokter nggak merata
  • Banyak daerah secara ekonomi nggak sanggup 'menghidupi' dokter
  • Mencegah praktik illegal

Kuncinya sekarang tinggal tingkatkan kompetensi perawat/bidan, lakukan pelatihan & sertifikasi, buat syarat + standar yang jelas & ketat disertai pengawasan. Nggak masalah beri/resepkan obat daftar G, asal mengerti betul farmakologinya. Dokter saja banyak yang nggak mengerti koq. Misal, apa rata-rata dokter tau bahwa captopril harus diberikan saat perut kosong? Dokter anak sering kali menyuruh membuat puyer dari obat yang harusnya nggak boleh dibagi apalagi dihancurkan. Kalau kemkes 'malas' mengurusi hal ini, mungkin tepat apa yang saya tulis tadi: pihak swasta saja yang jadi pemerintah. Apa kata dunia?

Monday, May 3, 2010 6:40 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo
Usul konversi perawat jadi dokter menurut saya baik, tapi nggak realistis. Karena perbedaan kurikulumnya sudah cukup jauh. Pendidikan dokter sekarang memakai KIPDI 3 (PBL), bagaimana cara melakukan konversinya?
Selain itu, kondisi yang ada sekarang sebetulnya lebih diperlukan adanya tenaga kesehatan kompeten yang lebih merata disertai infrastruktur yang lebih baik, baik infrastruktur komunikasi/informas i untuk konsultasi dengan yang lebih ahli atau pendidikan berkelanjutan juga transportasi sehingga memudahkan rujukan. Kalau di-survey, apa betul di semua puskesmas dibutuhkan dokter?
Ini bukan atau jangan disederhanakan jadi masalah uang, tapi ini masalah akses seluruh rakyat pada layanan kesehatan. Peraturan ada bukan untuk mempersulit, toh aturan juga dibuat oleh kita sendiri melalui para wakil rakyat (legislator) untuk kebaikan kita sendiri.

Monday, May 3, 2010 7:00 AM "Anita Afia" <vivi_nita@yahoo.co.id>

Yth. Pak billy,
Sekedar informasi untuk PBL di sekalah2 perawat sudah banyak yang mempraktekkan, khususnya sekolah perawat di PSIK FK UGM yogyakarta yang sistem pembelajarannya sudah memakai sistem PBL sejak 2003, demikian pula dengan stikes2 di yogyakarta. Untuk kurikulum apakah mungkin kita belajar dari negara tetangga Filipina yang sudah lama menggunakan sistem belajar yang bisa memungkinkan perawat melanjutkan dan meningkatkan ilmunya? Terutama setelah kita lihat bahwa di pelosok negeri ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan dan harapannya dapat meningkatkan akses sehingga tercipta masyarakat yang berkualitas. Mungkin diperlukan suatu seminar untuk membahas kurikulum ini, dimana dokter dan perawat dapat duduk bersama membahas kurikulum.

Monday, May 3, 2010 7:57 AM "jainur@ymail.com" <jainur@ymail.com>

Yth Member Milist
Mohon Maaf sebelum nya kepada member milist ini yang berprofesi Dokter.
Menurut saya tidak perlu mengkonversi Perawat menjadi Dokter. Perawat ya profesi Perawat, demikian pula Dokter. Yang penting bagaimana kesiapan dan keseriusan Pemerintah dalam kebijakan kesehatan mampu menjalankan Undang-Undang yang telah di sahkan dan di buat.
Pemerintah harus mampu menyediakan Dokter sekalipun ke pelosok daerah, mungkin 2 atau 3 desa di layani 1 Dokter Umum, jangan hanya di Puskesmas Induk saja yang di sediakan Dokter Umum, konsekswensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jika harus membayar gaji besar untuk seorang Dokter di Daerah. Uang bukanlah segalanya, Perawat walau cuma gaji PNS golongan IIc rela bertugas di pelosok daerah, ketika ada masyarakat yang ingin mendapat pengobatan tidak realistis hanya memberikan paresetamol dan menganjurkan berobat ke Dokter Puskesmas Induk di Kecamatan dan harus menempuh jalan air atau darat berhari-hari. Jika menolak mengobati bisa-bisa Pustu di bakar masyarakat. Tidak heran jika banyak Perawat yang idealisme Keperawatan nya tinggi memilih menolak penempatan tugas di Pustu dan lebih memilih Rumah Sakit, karena dilema yang terjadi. Mohon menjadi renungan bagi pengambil kebijakan. Perawat dengan Kompentensi Keperawatan dan Dokter dengan Kompentensi Kedokteran, tidak bisa dibanding-bandingka n. Jika Perawat benar-benar menjalankan Asuhan Keperawatan dan menjalankan kopentensi keperawatan, apakah Mampu Dokter menyuntik dan menginfus seluruh pasien yang di rawat ?. Terima Kasih

Monday, May 3, 2010 8:08 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo Bu Anita
Saya nggak berani sebut sistem PBL sebagai sistem yang 'bagus', jadi penggunaan sistem PBL di pendidikan dokter atau perawat saya nggak berani komentar. Menurut saya dari pada sibuk-sibuk mencari cara supaya ada 'pintasan' dari sekolah perawat ke dokter, lebih tepat kalau perawat tetap jadi perawat, yang lebih kompeten & profesional. Jika ingin perawat bisa praktik pengobatan, saya lebih sarankan perawat meminta aturan agar bisa ada NP (nurse practitioner) seperti di negara-negara maju.
Karena kita sudah 'salah langkah' dengan punya UU no.29/2004, saya pikir harus ada UU Keperawatan. Perawat bukan bawahan, apalagi jadi saingan, tapi mitra kerja dokter. Biar kurikulum pendidikan perawat tetap membuat perawat menjadi lebih profesional & kompeten, begitu pula kurikulum pendidikan dokter.

Monday, May 3, 2010 8:23 AM "bread_jackson@yahoo.com" <bread_jackson@yahoo.com>

Berhentilah kita berwacana "perawat menjadi dokter" dengan dalih apapun atau aturan apapun. Bisa2 perawat selanjutnya akan meminta menjadi spesialis dan subspesialis. Apakah itu TS inginkan???? Kita jangan mengambil contoh dari negara2 lain/ maju apabila sistem kita mandul, mindset bangsa yg kacau balau, korupsi merajalela, markus dimana2, preman2 berdasi. Kita perbaiki dan kita jalankan dahulu aturan serta hukum yang ada dan berlaku. SJSN harus segera diberlakukan! !!

Monday, May 3, 2010 8:33 AM "FATHURRAHMAN ." <fathur9491@gmail.com>

Setuju dengan pak Jack, karena kondisi terakhir Indonesia juga masih sangat kekurangan perawat dan bidan.
Semua profesi SDM kesehatan masih jauh dari yang seharusnya, baik dari kuantitas apalagi tingkat penyebarannya.
Sebaiknya kita membari masukan bagaimana agar SDM2 kesehatan (di tiap2 profesi) ini bisa terpenuhi, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyediakan SDM kesehatan yang baik dan cukup?

Monday, May 3, 2010 9:03 AM "asih eka putri" <aeputri@yahoo.com>

Bapak dan Ibu,
Sebenarnya uang di Indonesia cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan yang berkualitas termasuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat.  Sayangnya uang beredar untuk yankes tumpang tindih acak-acakan dan yang dibelanjakan ke luar negeri luar biasa besar, selain itu yang dipungut kembali oleh pemerintah melalui pajak langsung/pajak tidak langsung/retribusi juga berlapis-lapis. Untuk mengatasinya, perlu diadakan penataan ulang sistem pelayanan kesehatan termasuk organisasi, tata kelola dan mekanisme pembiayaannya. .. ARTINYA: yang perlu dilakukan adalah TRANSFORMASI dari pelayanan kesehatan non sistemik menjadi pelayanan kesehatan sistemik.
Mengenai kesulitan menyediakan dokter dan perawat di daerah terpencil, saya berpikir dari sisi lain, "kenapa insinyur mau disuruh kerja di samudera lepas berbulan-bulan dan disuruh menyelam ke kedalaman 50-100 m di bawah laut untuk menggali minyak?"  Padahal tantangannya nyawa?  Mereka dengan sadar melamar pekerjaan berbahaya ini, apa insentifnya? Bagaimana pengorganisasiannya ?  Bagaimana kariernya dikembangkan?  kalau sudah tidak kuat hidup di tengah laut dan tidak kuat menyelam, ke mana mereka bekerja?  Kalau bosen dengan laut, ke mana mereka mencari nafkah?  Bagaimana dengan dokter dan perawat????

Monday, May 3, 2010 10:09 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Alhamdulillah. Sy akan dorong standar duitnya. Ini yg susah. Pemerintah masih mau bayar seadanya, seperti Jamkesmas. Kalo buat BBM dan listrik, kok Pemerintah mau bayar harga keekonomian, tapi buat RS, Seadanya saja. Kita dorong bareng2.

Monday, May 3, 2010 11:25 AM    "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo
Supaya jangan salah pengertian, saya juga nggak setuju ada 'pintasan' perawat menjadi dokter karena nggak realistis, itu sebabnya saya tulis begitu.
Sedikit tambahan, soal PBL. PBL untuk dokter berbeda dengan perawat. Jadi walaupun sama-sama menggunakan PBL, tentu beda yang dipelajarinya.
Yang saya tulis soal aturan itu maksudnya aturan perawat nggak boleh memberikan pengobatan.
SJSN memang perlu dilaksanakan, tapi ini bukan pekerjaan 1-2 hari, tapi mungkin puluhan tahun baru bisa dilaksanakan semuanya. Kita dorong terus, tapi kita jangan harap hasil instan.

Monday, May 3, 2010 12:05 PM "Sarmedi Purba" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Halo juga,
perawat memang sampai kapan pun tidak akan menjadi dokter, apalagi dokter spesialis. Tetapi seorang perawat, where there are no doctors, mengobati beberapa penyakit dengan supervisi dokter, misalnya: kalau seorang anak waktu bab keluar cacing, si perawat boleh memberikan obat cacing dosis standard (mis mebendazol 500mg) single dose, Kalau demam dokompres atau diberikan paracetamol, batuk diberi OBH; dan tentu pemberian nasehat cuci tangan pake sabun. Untuk ini tidak dibutuhkan dokter, kan? Tentu ada batasannya kapan pasien dirujuk kepada dokter atau rumah sakit. Jadi sitem rujukanpun lebih lancar.
Kalau pekerjaan ini disupervisi dan di up date oleh seorang dokter tentu lebih berkualitas. Jadi masyarakat tertolong dan biaya lebih murah.
Sikap dokter harus membimbing, bukan memusuhi karena dianggap menggarap kapling dokter. Ini bisa berakibat praktek diam-diam dan kalau ada masalah ditutup-tutupi agar tidak dapat marah dari dokter (ini sering terjadi karena kurangnya keterbukaan antara dokter dan perawat atau bidan di desa).
Semua ini kan bisa diatur dengan Perda yang disesuaikan dengan situasi daerah, tidak dengan UU Kesehatan atau UU Keperawatan.
Sarmedi

Monday, May 3, 2010 12:53 PM "yudopuspito trijoko" <tyudop@yahoo.com>

Syukurlah,
alur pikir di milis ini sudah kembali lurus.
Saya setuju dengan adanya "nursing practitioner" bahkan "specialistic nursing" pun saya setuju. Karena itulah bukti profesionalitas. Saya setuju dengan 'supervisi' dokter bagi perawat terutama di tempat terpencil (yang infrastrukturnya buruk dll) sekalipun itu dalam diskusi yang lalu tidak boleh disebut 'pendelegasian sebagian wewenang dokter kepada perawat'.
Bilamana tidak ada 'supervisi dan pendelegasian sebagian wewenang' tersebut maka saya tidak setuju bilamana perawat boleh memberikan obat cacing dosis standard (mis mebendazol 500mg) single dose. Perawat bukan sekedar memberikan Kalau demam dokompres atau diberikan paracetamol, batuk diberi OBH; dan tentu pemberian nasehat cuci tangan pake sabun.
Bukan sekedar itu. Perawat mampu lebih dari itu. (dalam kategori ini perawat termasuk bidan). Pada batuk misalnya, perawat dapat melakukan treatmen keperawatan berupa tepukan punggung, atau 'posisi batuk' atau bahkan treatmen keperawatan  yang disebut "lingkaran besar dan lingkaran kecil" agar refleks batuk berlangsung dengan benar dan tidak menyakitkan, atau treatmen keperawatan berupa "hela-tahan- buang" yang juga bisa dilakukan pada diare agar tidak terjadi intususepsi pada balita. Masih banyak treatmen keperawatan yang lain. seperti posisi tidur saat batuk dll. Bilamana semua itu dipahami oleh perawat di Indonesia, keluhan dan kesakitan dapat terawat dengan baik dan pemakaian obat G yang menimbulkan resistensi atau bahkan penipuan sistem tubuh tidak akan terjadi. Dokter saja belum tentu tahu.
Ada sesuatu yang belum pernah disentuh oleh perawat ataupun dokter di Indonesia, yang disebut CAM (complementary alternative medicine). Silahkan cari tahu bila ingin tahu.

Monday, May 3, 2010 2:21 PM "zulfendri jolly" <zulfendri_jolly@yahoo.com>

Dear all........
Maaf, mau ikut nimbrung sedikit
Dari beberapa kasus di lemparkan di milis ini kemudian berkembang ide-ide cemerlang seperti FKN dikonversi menjadi sekolah Kedinasan, perawat dikonversi menjadi dokter. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dari beberapa kasus pelayanan tersebut sebenarnya apa yang menjadi akar masalahnya? sehingga muncul ide tersebut. Bukankah akar masalahnya timbul dari perilaku oknum dari profesi tenaga kesehatan bukanlah masalah pendidikan ataupun profesi itu sendiri. Setip profesi tentu memiliki tujuan mulia untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan yang dirasakan masyarakat.
Proses Pendidikan keperawatan ataupun kedokteran dan pendidikan profesi telah memiliki standar sesuai dengan kurikulum masing-masing yang disusun oleh kolegium masing-masingyang. Kemudian setiap profesi telah memiliki kode etik yang mengatur setiap profesi dalam menjalankan profesinya. Andaikata teman-teman profesi kesehatan berprilaku dan bertindak dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensinya dan kode etiknya masing-masing tentu mampu mengurangi sedikit permasalahan pelayanan kesehatan kita yang selama ini muncul. (Hanya sekedar himbauan moral sebagai anggota masyarakat). Kemudian sambil kita ataupun pembuat kebijakan memperbaiki dan mengembangkan berbagai kebijakan terkait dengan pelatanan kesehatan. Mohon dikoreksi, jika kurang tepat

Monday, May 3, 2010 5:29 PM "Hendri Yanto" <hendriyanto38@yahoo.com>

salam
justru permasalahannya menurut sy diantaranya dokter yg dlm tanda petik " membimbing atau memarahi " sehingga kesannya perawat dan bidan adalah inferior dan dokter superior. nah superioritas ini cenderung menjadikan dokter adalah bos sementara perawat atau bidan anak buah. so Perawat adalah perawat , dokter adalah dokter. dua profesi yg seharusnya bersinergi.Darft UU keperawatan yg di usung teman2 PPNI mungkin salah satu bentuk perjuangan martabat sebagai mitra kerja dengan kompetensi yg jelas dan bertanggung jawab, seperti adanya konsil keperawatan yg menjadi gatekeeper bagi perawat yg bisa dikatakan layak praktek keperawatan. outputnya :Registered Nurse ( RN ) atau Lisenced Vocasional Nurse( LVN ). Konsil ini juga mengawal kualitas keluaran intitusi pendidikan keperawatan. lalu urusan profesi seperti ini sebaiknya tidak diserahkan hanya urusan daerah karena didalamnya melekat standar kompetensi profesi. agaknya kurang enak aja misalnya/contoh perawat di jawa standar nya harus bisa menyuntik, lalu di papua cukup bisa mengukur tensi saja.Pada akhirnya , kewenangan hanya bagi yg punya kompetensi . Consern sy: Yg lebih penting hajat hidup masyarakat di daerah dan daerah terpencil ( kalau di kota gak ada masalah pak, org di setiap 10 -50 m ada dokter praktek koq) akan yankes tanggung jawab pemerintah tak peduli berapa besar komunitas mereka. sampai kapan untuk berobat warga menempuh 67 km

Tuesday, May 4, 2010 12:45 AM "sarmedi.purba@yahoo.de" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Pak Hendri,
Saya hanya ingin memberikan komentar pada kutipan pada postingan bpk: "urusan profesi seperti ini sebaiknya tidak diserahkan hanya urusan daerah karena didalamnya melekat standar kompetensi profesi. agaknya kurang enak aja misalnya/contoh perawat di jawa standar nya harus bisa menyuntik, lalu di papua cukup bisa mengukur tensi saja". Memang di mana-mana kompetensi perawat ditentukan oleh kemapuan dan fasilitas yang tersedia. Dalam satu rumah sakit saja kompetensi perawat Kamar Bedan beda dengan perawat ruangan. Bagaimana kita mengatur kompetensi yang sama untuk perawat UGD di RSCM Jakarta dengan perawat di Kepulawan Mentawai?
Memang inilah yang kita amati mengapa pada era reformasi semua urusan pelaksanaan pemerintahan dilimpahkan ke daerah, khususnya pada pemerintahan kabupaten/kota, kecuali urusan luar negeri, keuangan, moneter, penegakan hukum dan agama. Itu amanat UU otonomi daerah.
Masalahnya pejabat pusat enggan melepaskan hak mereka kepada pemda karena urusan wewenang ini selalau berurusan dengan income sampingan pejabat alias korupsi. Contoh kasat mata adalah korupsi pembelian alkes untuk RSUD di Indonesia Timur oleh Menkes dan BUMN. Ini sebenarnya urusan daerah yang tidak direlakan pembeliannya oleh Depkes waktu itu. Jadi ketahuan, sampai Menterinya masuk bui. Gubernur dan Bupatinya terbukti tidak dilibatkan sedikitpun. Padahal jelas bahwa kesehatan adalah urusan daerah. Regulasinya boleh saja secara umum oleh Pemerintah Pusat. Tapi regulasi tengek bengek bisa diatur dengan Perda dan SK Keapa Daerah.
Intinya, saya tidak yakin pembangunan kesehatan bisa baik dan memenuhi kebutuhan rakyat yang beraneka ragam di seluruh daerah Indonesia, kalau semuanya diatur seragam dari Jakarta. Btw ini sama halnya dengan Ujian Nasional yang akan dihapus karena tidak sesuai dengan situasi daerah yang beragam.

Tuesday, May 4, 2010 3:35 AM "Billy" <billy@mediator.web.id>

halo
Ujian nasional itu tujuannya bagus, agar ada standar minimal seseorang itu layak disebut lulus suatu tingkatan pendidikan. Jangan sampai ada lulusan SMA tapi ditanya matematika tingkat SMP nggak bisa jawab, nanti dosennya di bangku kuliah sakit kepala & bisa-bisa mencelakakan banyak orang kalau misalnya orang ini diluluskan jadi sarjana teknik.Begitu pula untuk tenaga kesehatan, harus ada standar kompetensinya. Biarpun kebutuhan berbeda, tapi tetap ada standar yang minimal harus dimiliki seorang dokter, perawat, bidan, dst. Yang diterapkan itu bukan sekadar kurikulumnya di kampus, tapi apakah yang diajarkan dalam kurikulum itu bisa diserap oleh peserta didik? Ini harus diketahui lewat pengujian. Karena bisa jadi kuliah beberapa tahun tapi hampir nggak ada yang bisa 'diserap'. Celaka & membahayakan masyarakat kalau orang begini diluluskan & diberi izin bekerja melayani masyarakat.
Kalau kebutuhan di Jkt lebih dari yang minimal tersebut, ya nggak apa-apa, tinggal tambahkan apa yang perlu tersebut. Memang jadinya kalau standar nasional begitu jadi nggak bisa tinggi-tinggi kriterianya, tapi itu lebih baik dari pada nggak ada standar sama sekali.

Tuesday, May 4, 2010 4:19 AM "yuswanti yuswanti" <y_yuswanti@yahoo.com.au>

Ass wr wb.
Ikut nimbrung walaupun selama ini cuma jadi pengamat.
Mungkin teman2 bisa membaca Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, disitu diatur antara lain ttg Perijinannya, penyelenggaraan praktek perawat dan pembinaan n pengawasannya.

Tuesday, May 4, 2010 4:52 AM "Hendri Yanto" <hendriyanto38@yahoo.com>

yth ibu yus,
senang sekali ibu bisa ikut diskusi, klu gak keberatan langsung aja nimbrung secara lebih operasional, pemahaman ibu mengenai permenkes itu dg topik yg sedang discused, krn klu gak salah RUU keperawatannya juga belum gol jadi UU,mengamati pasal dlm RUU keperawatan, mungkin perawat di kutai yg di pidana karena melanggar UU kes 36/ 2009,akan terlundungi. monggo bu

Tuesday, May 4, 2010 5:08 AM "Sri Werdati" <werdati@yahoo.com>

Dr.Billy Ysh,
Saya sangat appreciate sekali kepada Dr.Billy karena pemikirannya Komphrehenship, Synergis, cermat, cerdas, tulus,tanpa diskriminasi, fair, dalam berfikir bagimana "menyehatkan Bangsa Indonesia"(Karena saya sering membaca masukan2-nya)
Karena kita sudah 'salah langkah' dengan punya UU no.29/2004, saya pikir harus ada UU Keperawatan. Perawat bukan bawahan, apalagi jadi saingan, tapi mitra kerja dokter.(Dr.Billy)
Kalau begitu Dr.Billy, berangkat dari Data Based,berapa jumlah rakyat memerlukan pelayanan kesehatan yang sungguh-sungguh miskin, jauh dari jangkauan. Kategorikan bentuk pelayanan yg diperlukan, apakah oleh dokter spesialis, dokter umum? dll.
berapa jumlah pelayanan kesehatan di Indonesia. jumlah FK di Indonesia sudah dapat dihitung jumlahnya dan dapat dihitung outputnya, demikian juga sekolah perawat baik yang D3, S1Kep/Ns, Ns.SP, dapat dihitung jumlahnya, demikian juga sekolah Bidan D3, DIV dan S-2 Kebidanan. dan berbagai profesi kesehatan lainnya ada, ahli gizi, kesling , farmasis, Drg, ahli SIMKES, GIS KES, Kesmas, dll, sepertinya semuanya sudah ada di Pusat Informasi KepmenkesRI, kemudian sudah ada juga PUSRENGUNAKES , kalau tidak salah?, semua dapat di mapping keadaan wilayah /daerah kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
Kalau boleh saya mengusulkan kepada Ibu Menkes RI, Dr. Billy mampu mengatur dengan membentuk tim yg akurat dari berbagai kalangan, dengan segala data yang ada, untuk menyehatkan bangsa tanpa kecuali wilayah, miskin, dll, sehingga  kesehatan untuk Bangsa Indonesia dapat segera dicapai.
Saya mohon maaf yang paling dalam kepada para dosen saya, teman sejawat saya, dan semua yang kenal dengan saya, apabila tulisan ini asal bunyi, atau tidak bermakna sama sekali, karena saya ingin sekali masyarakat itu tidak terlantar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih.

Tuesday, May 4, 2010 5:32 AM "yuswanti yuswanti" <y_yuswanti@yahoo.com.au>

Saya tidak tau apakah bisa mendownload Permenkes tsb melalui internet, krn sdh saya coba cari2 tapi tidak berhasil. Saya mendapatkan copy dari teman yg konsultasi ke KemKes.
Beberapa point penting dari Permenkes ttg ijin & penyelenggaraan praktek perawat adalah:

  • perawat dibolehkan menyelenggarakan praktek keperawatan asal memiliki persyaratan2 tertentu spt punya STR, SIPP, srt pernyataan memiliki tempat praktek, dll
  • praktek yang dimaksud adalah praktek ASUHAN KEPERAWATAN termasuk upaya2 promotif, preventif, pemulihan n pemberdy masy serta tindakan keperawatan Komplementer. (termasuk dlm kewenangan perawat)
  • praktek keperawatan ditujukan kepada individu, kelompok & masyarakat di faskes tkt pertama, kedua dan ketiga.
  • praktek dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kes diluar praktek mandiri dan/atau praktek mandiri
  • dalam menjalankan asuhan keperawatan, perawat dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas
  • dalam keadaan darurat utk penyelamatan nyawa pasien & tdk ada dokter maka perawat tsb dpt melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya.
  • bagi perawat yg menjalankan praktek di daerah yg tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah (misal perawat yg bertugas di Pusk & jaringanya) dapat melakukan pelay kes diluar kewenangannya.

Utk lebih jelasnya saya kira hrs membaca scr utuh dan lengkap. Jadi kasus di Kaltim itu menurut saya tidak perlu terjadi kalau yg dilakukan perawat tsb sesuai dgn kewenangannya atau diluar kewenangannya tetapi dlm kondisi darurat dan dokter tidak ada ditempat pd waktu itu. Utk lebih jelasnya saya kira hrs membaca scr utuh dan lengkap.

Tuesday, May 4, 2010 12:42 PM "Sri Werdati" <werdati@yahoo.com>

Bu Yuswanti yth,
Ini saya punya Permenkes ijin & penyelenggaraan praktik perawat.
di attach saja.

 

Comments  

 
# Perawat dikonversi jadi dokterDallas 2014-03-22 10:51
I seldom comment, however I looked at through a few responses on this page Perawat dikonversi jadi
dokter. I do have a few questions for you if it's okay.
Is it simply me or do a few of the comments appear
like they are written by brain dead visitors? :-P And, if you are posting on other places, I would like to follow everything fresh
you have to post. Would you list of the complete urls of
your shared sites like your linkedin profile,
Facebook page or twitter feed?

My site ... piratage compte
facebook
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Perawat dikonversi jadi dokterSadye 2014-03-26 23:39
Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are
you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded
up as fast as yours lol

Look at my page: http://indexofcountries.com/; Sadye,
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Perawat dikonversi jadi dokterMinda 2014-03-27 23:09
It's very simple to find out any matter on net as compared to books,
as I found this post at this web site.

Here is my web page; dragon city hack
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Perawat dikonversi jadi dokterMarietta 2014-04-03 02:54
Why people still use to read news papers when in this technological world the whole thing is available on web?


Also visit my blog post; Farmville 2 ilimite Resources
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Perawat dikonversi jadi dokterOtis 2014-04-03 09:45
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to create my
own blog and would like to find out where u got this from.
cheers

Here is my web page; pirater compte facebook
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# Perawat dikonversi jadi dokterLemuel 2014-04-07 09:34
I like what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the great works guys I've incorporated you
guys to our blogroll.

Here is my weblog - dragon city cheats
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


RocketTheme Joomla Templates