Friday, April 30, 2010 11:16 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id>
http://www.mediaind onesia.com/ read/2010/ 04/04/137538/ 126/101/Wakil- Ketua-DPRD- Dumai-Tampar- Perawat-Rumah- Sakit Wakil Ketua DPRD Dumai Tampar Perawat Rumah Sakit
Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Eko Suhardjo menampar seorang perawat jaga RSUD Dumai Eka, 25, hanya karena tidak memberikan kamar VVIP di rumah sakit tersebut. Kasus penganiayaan bergaya preman oleh pimpinan DPRD Dumai, Riau, itu dilaporkan oleh keluarga korban ke Polresta Dumai. "Keluarga korban tidak terima dengan perlakuan wakil ketua DPRD Dumai itu. Karenanya, mereka melaporkan tindakan penganiayaan itu ke polisi," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Dumai Ajun Komisaris Hariwiyawan, Rabu (21/4). Menurut Hari, Eko yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Dumai dituduh menganiaya dan merendahkan harga diri dan martabat perawat. Peristiwa terjadi pada Minggu (18/4), saat Eka yang kadang kala juga merangkap menjadi bidan sedang melakukan piket jaga dan hanya menjalankan tugas pelayanan. Saat itu ia menyampaikan kepada Eko bahwa kamar VVIP RSUD Dumai sudah terisi penuh. "Mungkin sebagai anggota dewan dia (Eko) kecewa tidak mendapatkan kamar VVIP itu. Sedangkan Eka sebagai korban sudah divisum dan kami berencana dalam waktu dekat juga akan memanggil wakil ketua DPRD Dumai itu untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait kejadian tersebut," jelas Hari. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Media Indonesia, insiden penamparan oleh wakil rakyat itu bermula saat kedatangan Eko bersama ibunya yang menderita hipertensi ke RSUD Dumai. Eko lalu meminta kepada Eka yang ketika itu sedang berjaga untuk segera menyediakan kamar VVIP untuk ibunya. Karena kamar VVIP yang diminta sudah penuh terisi, Eka lalu menyarankan Eko agar memakai kamar yang lain. Namun Eko marah dengan mengatakan dirinya adalah anggota dewan yang sanggup secara materi membayar perawatan di kamar VVIP itu. "Dari laporan keluarga Eka, Eko lalu menampar pipi kiri Eka," ujar Hari. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Dumai itu juga mempunyai riwayat buruk yakni terlibat dalam adu jotos seusai pelantikan anggota DPRD Dumai terpilih pada November 2009.
Tuesday, May 4, 2010 11:45 AM "Bread Jackson" <bread_jackson@yahoo.com>
dear all pertama!!!!! !!! saya ucapkan selamat buat wakil ketua DPRD dumai yang berlagak seperti preman, beginilah para wakil rakyat kita memperlakukan rakyatnya... ........pertanya annya, bagaimana dengan TS sekalian???? ? apakah kita yakin meletakkan beban yg berat di pundak wakil rakyat kita ini sementara wakil rakyat kita ini saja belum mampu untuk mengendalikan antara otak dan otot. tapi terlepas dari masalah itu, saya ingin mengutip dari tulisan "saat eka yang kadang kala juga merangkap menjadi bidan sedang melakukan piket jaga dan hanya menjalankan tugas pelayanan". Beginilah di negeri INDONESIA yang tercinta ini, semua ingin merangkap dan pengawasan selalu nol. bagaimana pendapat TS yg ada di milist ini????????? ??
Kulon Progo - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendistribusikan 25.000 vaksin flu burung (H5N1) clade 2.3.2 kepada para peternak itik di sana.
Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinas Kepenak) Kulon Progo, Drajad Purbadi, kepada Antara, di Kulon Progo, Senin (14/1), mengatakan, distribusi vaksin melaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) di wilayah utara, tengan dan selatan di wilayah Kulon Progo.
"Penyebaran H5N1 clade 2.3.2 telah menyerang itik di Kabupaten Kulon Progo pada Oktober 2012. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk mengantasi penyebaran virus ini....
SEBAGAI kota penyangga ibu kota, pelayanan kesehatan di Depok masih belum optimal. Nyatanya, masih banyak warga Depok yang berobat dan mencari fasilitas kesehatan ke Jakarta.
Betapa tidak, tahun 2013 anggaran kesehatan di APBD Depok masih jauh dari aturan Undang-Undang Kesehatan, yakni mewajibkan 10 persen dari APBD. Dana kesehatan saat ini sebesar Rp97 miliar masih di bawah 10 persen APBD senilai Rp1,6 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rahmawati mengatakan, kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, sementara RSUD Depok selalu penuh sesak. Apalagi pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
Sementara infrastruktur kesehatan, kata dia, masih belum memadai. Farida mengakui kuncinya memang penataan kembali plafon anggaran prioritas...
The 400 membership of Association of Resident Doctors in the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) has embarked on rural medical posting/outreach with the aim of complementing government efforts on rural community health care programme.
Speaking at the free screening exercise for non communicable diseases like hypertension and diabetes among civil servants in Ilorin, the president of the association, Dr. Dele Tajudeen, said the programme was part of goals aimed at giving back to the community.
Dr. Tajudeen, who said the pilot exercise of the rural medical outreach had been carried out in Offa and Esie communities, adding that resident doctors from...
Many rural providers near retirement weigh making investment versus closing practice
LONDON, Ky. (April 5, 2013) — A new electronic health records (EHR) survey released this week found that 63 percent of rural health providers have not installed the new EHR software as mandated by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
More than 280 of the small and rural doctor practices surveyed in the Southern Kentucky region could be impacted and would face financial penalties from Medicaid and Medicare if they do not have new electronic health records software installed by 2015.
More than 280 of the small and rural doctor...
