Wednesday, June 16, 2010 12:51 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Dear All
Hari ini Baleg DPR sedang rapat untuk RUU BPJS. Di lain pihak, minggu ini Meneg BUMN berupaya meyakinkan kabinet bahwa ke-empat BPJS lebih baik tetap BUMN. Debat dan rebutan akan berlangsung, mungkin sampai akhir Desember. Mengapa dan bagaimana? Orang meneg BUMN berargumen bahwa bentuk BPJS yang bukan BUMN tidak jelas. Pertranyaannya, apakah BI, LPS dan LPEI tidak jelas? Apakah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diatur UU 11/92 tentang pensiun privat tidak jelas?
Nah, silahkan baca tiga UU terlampir
Terlampir tiga UU, BI,  LPS dan LPEI yang dibentuk DENGAN UU dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPEI merupakan transformasi, perubahan dari PT Persero. Jadi, nggak ade alasan meneg BUMN mau bertahan BPJS sbg BUMN. Apa pasal? Kok yang lain bisa? Gak ade alasan juga kalo dibilang Bentuk Badan Hukum Wkhusus BPJS belum ade contoh atau belum jelas. Bisa contoh LPEI, LPS dan Bank Indonesia yang ketiganya dibentuk dg UU. Bedanya, BI independen dan tidak bertanggung- jawab kepada Presiden sedangkan yang dua lagi independen Pemerintahan, bertanggung jawab kpd Presiden.
Semakin banyak yang faham dan yang mikir obyektif, insya Allah semakin benar kebijakan publik kita, terlepas dari kepentingan sekelompok kecil. Haruslah berorientasi kepentingan kelompok besar rakyat.

Wednesday, June 16, 2010 10:17 AM "asih eka putri" <aeputri@yahoo.com>

Dear Pak Hasbullah,
Bagaimana kalau perseteruan ide segera kita alihkan ke pertanyaan teknis: bagaimana mentransformasi dengan aman dan didukung publik?  Kuncinya ada pada RUU BPJS yang memuat tidak saja bentuk badan hukum, namun yang paling penting adalahketentuan pengalihan dan  sistem akuntabilitas yang akan mempengaruhi nasib pemangku kepentingan, termasuk publik.
Harapan saya, kualitas substansi RUU BPJS dan NA BPJS harus membaik tidak seperti naskah yang saya baca beberapa minggu yl...
Kritik dan saran untuk perbaikan sudah kami sampaikan kepada Komisi IX..

Wednesday, June 16, 2010 12:35 PM "widayanto widayanto" <widayantodr@yahoo.co.id>

dear all,
Semoga Anggota dewan yang terhormat semakin jelas, bentuk badan pada BPJS, haruslah independen seperti LPS dan LPEI. sehingga namanya dapat LPJS.

Wednesday, June 16, 2010 10:16 PM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Betul bu Asih. Semua kita ingin UU SJSN dijalankan. Sesungguhnya, jika Pemerintah serius, maka PP-Perpres itu dapat dikeluarkan, meskipun masih ada kontroversi ttg BPJS, dengan cara menugaskan Askes dan atau Jamsostek untuk memperluas jaminan, sambil menunggu BPJS definitif.
Faktanya, baik di lagislatif maupun di eksekutif, "perebutan kendali dana Jaminan Sosial yang berpotensi mencapai lebih dari Rp 500 T dalam lima tahun ke depan" tetap terjadi. Untuk bisa memahami dan menghasilkan keputusan obyektif itulah, email saya dan lampiran UU preseden sy bagikan. Ini bagian dari penduduk publik tentang Badan Hukum dan juga Jaminan Sosial Bukan bermanksud menambah kisruh atau memperpanjang perdebatan.

Wednesday, June 16, 2010 10:45 PM "Laksono Trisnantoro" <trisnantoro@yahoo.com>

Dear all
Apakah kita bisa untuk mundur sejenak untuk kemudian maju lebih cepat. Ada tantangan besar dalam SJSN: urusan jaminan/asuransi kesehatan dan berbagai jaminan sosial lain ada di satu UU. Nilai kumulatif menurut pak Hasbullah sebesar 500 T selama 5 tahun. Jadi kita menghadapi masalah yang sangat berat dan secara teknis sangat kompleks.
Usulan saya untuk mundur sejenak adalah:
Pisahkan urusan jaminan/asuransi kesehatan dari berbagai jaminan sosial lainnya. Urusan jaminan/asuransi kesehatan ini sudah sangat rumit, terlebih dicampur dengan jaminan sosial lainnya. Urusan Jaminan kesehatan butuh UU sendiri dan berbagai PP, PerPres, Pedoman teknis dari Kementrian Kesehatan dan lain-lain. Di berbagai negara urusan jaminan kesehatan menjadi UU sendiri yang butuh perjuangan keras seperti kasusnya Obama.
Dengan mundur sejenak ini, taruhlah setahun dua tahun untuk menyusun UU Jaminan/Asuransi Kesehatan,  kemudian Indonesia bisa lebih cepat bergerak ke depan. Mari kita lihat sejarah kelam UU SJSN dan berbagai kebijakan jaminan kesehatan selama 20 tahun terakhir. Kebijakan jaminan kesehatan sendiri sudah banyak konflik, sekarang konflik tambah lagi dan tambah berat.   Bung Karno pernah menyatakan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dengan melihat sejarah kemudian kita rencanakan masa depan dengan lebih baik.....Harapan saya jangan enggan untuk mundur sebentar, untuk kemudian cepat bergerak...