Wednesday, July 14, 2010 12:13 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id>
http://www.metrotvnews.com/mobile-site/video-detail.php?read=108692&tgl=2010-07-08 Berobat Cukup Bayar Rp. 1.000 dan Membawa Sampah
Di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan yang mencekik warga, harapan baru muncul dari Kota Malang, Jawa Timur. Di Kota Apel itu kini berdiri Klinik Mawar Husada binaan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Klinik itu melayani warga yang berobat hanya dengan membayar Rp1.000 dan menyetor sampah rumah tangga. Di Klinik Mawar Husada, setiap warga yang hendak berobat, hanya diwajibkan melakukan registrasi anggota dan membayar iuran Rp. 1.000 per-kepala keluarga. Mereka juga diminta kesediaannya untuk mengumpulkan sampah, baik organik maupun non-organik. Keberadaan klinik itu disambut baik warga sekitar. Warga yang sakit pun berdatangan diantar keluarga. Mereka di antaranya sambil membawa botol-botol bekas air mineral. Ada juga yang membawa tumpukan koran bekas. Barang bekas tak berguna, yang bagi warga merupakan sampah itu, lalu disetorkan di klinik berukuran 3 X 3 meter persegi. Botol dan koran bekas itu dijadikan alat bayar warga untuk berobat. Klinik Mawar Husada merupakan salah satu program percontohan Jaminan Sehat Mandiri (Jasri) Fakultas Kedokteran Unbraw Malang. Menurut Doffi, mahasiswa Kedokteran Unbraw, klinik itu memang didirikan untuk meringankan beban masyarakat yang hendak berobat tapi terkendala biaya. Selain itu sebagai program kebersihan.
Wednesday, July 14, 2010 9:49 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>
Saluuut. Hebaat tuh. Kreatif dan berhati nurani. Sebaliknya, upaya itu menjadi bukti non-governing government di sektor kesehtan publik, yg pola pikirnya jualan. Ada harga, tarif, ada layanan. Hampir semua pemda pasang tarif di faskes publik, PKM dan RS, yg fee for service. Gak bisa dibarter dg barang lain, apalagi sampah. Semoga si inovator dan pengurusnya segera masuk sorga.
Thursday, July 15, 2010 1:59 AM "Edhie S Rahmat" <edhiesr@yahoo.com>
Rekans, Ini salah satu inisiatif yang bagus sekali. Saya cuma kuatir mengenai keberlanjutannya seperti inisiatif2 kecil lainnya di tanah air. Saya berharap penyandang dananya mempunyai komitmen jangka panjang dan organisasi penggagasnya sudah mempertimbangkan viabilitasnya dalam beberapa tahun mendatang dengan kemungkinan berhentinya dana dari para penyandang dana. Maju terus.
Kulon Progo - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendistribusikan 25.000 vaksin flu burung (H5N1) clade 2.3.2 kepada para peternak itik di sana.
Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinas Kepenak) Kulon Progo, Drajad Purbadi, kepada Antara, di Kulon Progo, Senin (14/1), mengatakan, distribusi vaksin melaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) di wilayah utara, tengan dan selatan di wilayah Kulon Progo.
"Penyebaran H5N1 clade 2.3.2 telah menyerang itik di Kabupaten Kulon Progo pada Oktober 2012. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk mengantasi penyebaran virus ini....
SEBAGAI kota penyangga ibu kota, pelayanan kesehatan di Depok masih belum optimal. Nyatanya, masih banyak warga Depok yang berobat dan mencari fasilitas kesehatan ke Jakarta.
Betapa tidak, tahun 2013 anggaran kesehatan di APBD Depok masih jauh dari aturan Undang-Undang Kesehatan, yakni mewajibkan 10 persen dari APBD. Dana kesehatan saat ini sebesar Rp97 miliar masih di bawah 10 persen APBD senilai Rp1,6 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rahmawati mengatakan, kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, sementara RSUD Depok selalu penuh sesak. Apalagi pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
Sementara infrastruktur kesehatan, kata dia, masih belum memadai. Farida mengakui kuncinya memang penataan kembali plafon anggaran prioritas...
The 400 membership of Association of Resident Doctors in the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) has embarked on rural medical posting/outreach with the aim of complementing government efforts on rural community health care programme.
Speaking at the free screening exercise for non communicable diseases like hypertension and diabetes among civil servants in Ilorin, the president of the association, Dr. Dele Tajudeen, said the programme was part of goals aimed at giving back to the community.
Dr. Tajudeen, who said the pilot exercise of the rural medical outreach had been carried out in Offa and Esie communities, adding that resident doctors from...
Many rural providers near retirement weigh making investment versus closing practice
LONDON, Ky. (April 5, 2013) — A new electronic health records (EHR) survey released this week found that 63 percent of rural health providers have not installed the new EHR software as mandated by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
More than 280 of the small and rural doctor practices surveyed in the Southern Kentucky region could be impacted and would face financial penalties from Medicaid and Medicare if they do not have new electronic health records software installed by 2015.
More than 280 of the small and rural doctor...
