Saturday, July 31, 2010 1:38 AM "Billy N." <billy@mediator.web.id>
http://kesehatan.liputan6.com/berita/201007/287372/Sanitasi.Indonesia.Urutan.Bawah.di.ASEAN Sanitasi Indonesia Urutan Bawah di ASEAN
Pembangunan sanitasi di Indonesia sampai sekarang masih kurang baik. Bahkan, berada di urutan terbawah di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini disampaikan Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Budi Hidayat di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (21/7). Menurut Budi, sanitasi di Indonesia berada di posisi bawah karena pemahaman penduduk mengenai sanitasi masih rendah. "Ini membuat Indonesia berada di urutan tujuh dari delapan negara," ujar Budi. Negara yang memiliki sanitasi baik di Asia Tenggara, kata Budi, adalah Singapura. Kesadaran warga membuat Negeri Singa memiliki cakupan 100 persen. Sedangkan Indonesia hanya 57 persen dari kebutuhan ideal penduduk. Terkait dengan itu, pemerintah menargetkan pembangunan sanitasi bisa mencapai 72,5 persen pada 2015 dari jumlah kebutuhan masyarakat Indonesia. Budi menambahkan, untuk mewujudkan hal itu, perlu dilakukan berbagai cara, seperti kampanye, pendidikan, advokasi, dan pendampingan masyarakat. Jika sanitasi di lingkungan baik, maka kesehatan masyarakat akan lebih terjaga.
Saturday, July 31, 2010 3:15 AM "sarmedi.purba@yahoo.de" <sarmedi.purba@yahoo.de>
Pernyataan pak Budi ini saya tidak setuju dan salah: "Menurut Budi, sanitasi di Indonesia berada di posisi bawah karena pemahaman penduduk mengenai sanitasi masih rendah. "Ini membuat Indonesia berada di urutan tujuh dari delapan negara," ujar Budi."
Lho koq. Kan pemerintah sudah diberi kewenangan dan kekuasaan mengatur sanitasi dan lain sebagainya melalui proses demokrasi yang panjang, tapi pemerintah tidak mampu dan tidak mau menerapkannya? Contoh: ada Perda yang melarang buang sampah sembarangan, tapi pemerintah tidak melakukan law enforcement sehingga peraturan itu tidak berjalan. Buktinya bahwa tidak seorangpun dihukum akibat buang sampah. Sanitasi dimulai dengan penataan limbah cair tertutup (cikal bakal peradaban Rowawi 3000 tahun yl). Ternyata sampai sekarang pemerintah belum membuat selokan limbah rumah tangga dengan sistem tertutup. Semua selokan di Jakarta dan kota besar lainnya terbuka, yang mengundang berbagai penyakit seperti DBD. Saya usulkan agar kota dan desa (bukan saja kota, di desa juga rakyat harus dilindungi) kita dibuat standard sanitasi dan secara bertahap diterapkan sesuai kemampuan setiap daerah. Lama-lama kan semuanya tertata dengan baik. Lebih baik terlambat dari pada sama sekali tidak.
Kulon Progo - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendistribusikan 25.000 vaksin flu burung (H5N1) clade 2.3.2 kepada para peternak itik di sana.
Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinas Kepenak) Kulon Progo, Drajad Purbadi, kepada Antara, di Kulon Progo, Senin (14/1), mengatakan, distribusi vaksin melaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) di wilayah utara, tengan dan selatan di wilayah Kulon Progo.
"Penyebaran H5N1 clade 2.3.2 telah menyerang itik di Kabupaten Kulon Progo pada Oktober 2012. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk mengantasi penyebaran virus ini....
SEBAGAI kota penyangga ibu kota, pelayanan kesehatan di Depok masih belum optimal. Nyatanya, masih banyak warga Depok yang berobat dan mencari fasilitas kesehatan ke Jakarta.
Betapa tidak, tahun 2013 anggaran kesehatan di APBD Depok masih jauh dari aturan Undang-Undang Kesehatan, yakni mewajibkan 10 persen dari APBD. Dana kesehatan saat ini sebesar Rp97 miliar masih di bawah 10 persen APBD senilai Rp1,6 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rahmawati mengatakan, kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, sementara RSUD Depok selalu penuh sesak. Apalagi pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
Sementara infrastruktur kesehatan, kata dia, masih belum memadai. Farida mengakui kuncinya memang penataan kembali plafon anggaran prioritas...
The 400 membership of Association of Resident Doctors in the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) has embarked on rural medical posting/outreach with the aim of complementing government efforts on rural community health care programme.
Speaking at the free screening exercise for non communicable diseases like hypertension and diabetes among civil servants in Ilorin, the president of the association, Dr. Dele Tajudeen, said the programme was part of goals aimed at giving back to the community.
Dr. Tajudeen, who said the pilot exercise of the rural medical outreach had been carried out in Offa and Esie communities, adding that resident doctors from...
Many rural providers near retirement weigh making investment versus closing practice
LONDON, Ky. (April 5, 2013) — A new electronic health records (EHR) survey released this week found that 63 percent of rural health providers have not installed the new EHR software as mandated by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
More than 280 of the small and rural doctor practices surveyed in the Southern Kentucky region could be impacted and would face financial penalties from Medicaid and Medicare if they do not have new electronic health records software installed by 2015.
More than 280 of the small and rural doctor...