Tuesday, October 26, 2010 2:38 AM "Kartono Mohamad" <kmjp47@indosat.net.id>

Sebagai orang awam saya ingin urun rembug, menyelak di antara pembicaraan Prof Laksono dan Prof hasbullah, mohon ijin.
Di satu sisi saya sependapat dengan Prof Laksono bahwa UUSJSN banyak kelemahannya. Antara lain,  tidak ada klausul yang mengatakan bahwa SJSN bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Baik implisit maupun eksplisit. Artinya, tiap orang boleh ikut dan boleh juga tidak ikut. Kalau memang begitu, seharusnya dijelaskan bagaimana cara atau syarat jika orang akan "opting out" dan bagimana jika mau "opting in". Selain itu karena tidak menjadi kewajiban, saya khawatir bahwa cita-cita universal coverage tidak tercapai. Ini mirip dengan situasi Amerika Serikat sebelum ada reformasi Obama.
Yang kedua, tidak ada ketegasan mengenai BP SJSN. Dalam UU SJSN disebut bahwa Badan Pelaksana dibentuk melalui undang-undang. Tetapi di sisi lain menyebut bahwa ada empat BUMN yang ditunjuk sebagai badan pelaksana, dan mereka tetap diijinkan untuk mengembangkan kesertaan, dsb. Sekarang ini RUU BP SJSN sedang dibahas dan menjadi ajang tarik menarik di natara menteri, dan juga di antara BUMN.
Dalam komunikasi saya dengan Menkes dikatakan bahwa gak apa ada lebih dari satu BP SJSN. Bahkan konon saya dengar di kalangan birokrasi kemkes ada keinginan untuk membentuk BP SJSN tersendiri untuk mengurusi Jamkesmas. Sementara landasan hukum Jamkesmas itu sendiri tidak jelas.
Jika sistemnya tetap tidak wajib dan ada beberapa BP SJSN beroperasi,ada kemungkinan problem yang terjadi di AS akan terjadi di sini. Ada BP SJSN yang mendadak bangkrut, ada ketrancuan administrasi ketika dalam satu keluarga tiap anggota keluarga ikut BP SJSN yang berbeda-beda, dan ada kesempatan bagi provider untuk "manipulasi".
Jadi nampaknya ada perebutan karena melihat prospek pengumpulan dana yang sangat besar, tanpa melihat kemungkinan apa yang terjadi di lapangan. Antara lain persaingan antara BP SJSN, ketidak sungguhan menghapus sistem Fee For Service (karena mereka akan saluing bersaing menarik provider), penggunaan sebagian dari dana terkumpul untuk membiayai biroktrasi BP SJSN serta pemasarannya (hal ini yang terjadi di AS dan dikritik oleh Obama) sehingga dana santunan peserta berkurang.
Yang ketiga, UU SJSN banyak berbicara tentang Dewan Pembina (?) SJSN tetapi tetap tidak jelas apa fungsinya.
Yang keempat, fungsi pengawasan tidak tegas, terutama fungsi pengawasan mutu. Menkes mengatakan bahwa pengawasan mutu dilakukan melalui DRG. terlalu simplistis untuk menyatakan bahwa mutu pelayanan dapat dipantau melalui ketaatan terhadap DRG. Amerika juga menerapkan DRG tetapi juga membentuk mekanisme pengawaswan mutu yang terpisah (oleh Institute of healthcare Improvement) yang berdiri di luar struktur birokrasi.
Di sisi lain saya juga sependapat dengan Prof Hasbullah bahwa mengubah UU di negeri ini tidalklah mudah. terlalu panjang jalurnya dan terlalu banyak pandangan politik yang sering juga dipengaruhi pandangan pemilik dana. Partai politik, dan wakil-wakil mereka di perlemen, kebanyakan tidak mempunyai visi tentang apa yang akan mereka bicarakan. Jadinya akan bertele-tele.
Maka harapan saya sebagai rakyat adalah bahwa hal-hal yang masih kurang di UU SJSN dapat dselesaikan di UU BP SJSN. Mohon maaf kepada kedua pakar jika tidak berkenan atau jika pendapat saya terlalu "foolish".
Salam hormat