Wednesday, December 22, 2010 2:34 AM "Zulfadhli Nasution" <zuladigms@yahoo.com>

dikutip dari Merry Wahyuningsih - detikHealth. Selasa, 21/12/2010 18:22 WIB

Jakarta, Dari jumlah 1.523 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru ada 43 persen rumah sakit yang terakreditasi. Artinya ada 57 persen atau separuh lebih rumah sakit di Indonesia yang belum terakreditasi.
Hal ini disampaikan oleh Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DrPH dalam acara Audiensi dengan 25 Pemenang Pengelola Terbaik RS Sayang Ibu dan Bayi di Gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (21/12/2010).
"Ini akreditasi nasional. Ada beberapa alasan, salah satunya menurut laporan di lapangan adalah mahalnya biaya untuk mendatangkan penilai ke daerah, karena RS tersebut belum mempunyai cukup tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, atau RS itu sendiri belum aktif untuk meningkatkan akreditasinya," jelas Menkes.
"Dari 1.523 rumah sakit baik pemerintah dan swasta, baru ada 602 atau sekitar 43 persen yang terakreditasi secara nasional," jelas Kuncoro Adikurjanto, Sekjen Ditjen Pelayanan Medik Kemenkes. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkes terus melakukan upaya peningkatan, terutama untuk meningkatkan dan mengupayakan tim penilai.
"Target kita untuk 2 tahun ke depan rumah sakit di Indonesia dapat sebagian besar terakreditasi," lanjut Menkes. Rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien, memiliki pelayanan yang komunikatif, memiliki teknologi yang memadai.
Indonesia memiliki 2 jenis rumah sakit, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah atau yang biasa disebut rumah sakit swasta. Rumah sakit yang termasuk rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit pusat, daerah, kejaksaan, rumah sakit hukum & HAM, dan rumah sakit agama. Di Indonesia jumlah rumah sakit non-pemerintah lebih banyak ketimbang rumah sakit pemerintah. Jumlah rumah sakit pemerintah sendiri hanya berkisar kurang dari 50 persen.

Wednesday, December 22, 2010 5:04 AM "Hasbullah Thabrany" <hasbullah.thabrany@yahoo.com>

Penilaian sy, berkunjung ke RS dan tanya pimpinan dan pasien, meskipun yg terakreditasi, gak jaminan kualitasnya memadai. Krn akreditasinya terdistorsi jadi formalitas, bukan kendali mutu sesungguhnya. Dalam banyak hal, kita perlu mengubah mind set kita utk bekerja "beneran" bukan formalitas. Skrg sih ok lah. Harus perbaiki juga. Ini tantangan ke Depan.

Wednesday, December 22, 2010 7:18 AM "Sarmedi yahoo" <sarmedi.purba@yahoo.de>

Saya berpendapat bahwa akreditasi harus sukarela, tidak dipaksa seperti sekarang. Memang konsep dulu sukarela, sekarang kita main paksa. Saya taksir 1/3 RS di Indonesia tidak mampu mengikuti akreditasi yang berlaku sekarang.
Lagian, banyak RS pemerintah dan swasta yang sudah terakreditasi tetapi pelayanannya tidak bertambah baik.
Seyogianya akreditasi pada tingkat tertentu dimintakan oleh penyandang dana pengobatan, semisal askes dan perusahaan penanggung. Tidak oleh penguasa. Lain halnya kalau penguasa bersedia menanggung semua biaya yang timbul. Intinya, kebijakan main paksa ini sebaiknya ditinjau ulang.

Wednesday, December 22, 2010 11:22 AM "zulfendri jolly" <zulfendri_jolly@yahoo.com>

Karena Akreditasi bersifat sukarela, maka pertanyaannya adalah adakah pengaruh akreditasi terhadap peningkatan pendapatan rumah sakit atau pilihan masyarakat untuk memanfaatkan rs karena status rs akreditasi? Karena kecenderungan masyarakat kita masih memilih dokternya ketimbang rumah sakitnya.
Biaya yang harus dipersiapkan RS untuk akreditasi juga relatif besar. bagi rumah sakit pemerintah mungkin bisa dari anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat tapi bagi rs swasta harus tanggung sendiri.
Semoga aja semangat Kemenkes dapat direalisasikan dan mendorong mendorong dan menfasilitasi rs-rs untuk dikreditasi dan hasil akreditasi tersebut betul betul menjadikan pelayanan yang lebih baik dari sebelum tidak hanya sekedar kertas selembar namun pelayanan ya gakda perubahan yang signifikan.