payday loans
   
PT Askes Siapkan Layanan Jamkesda PDF Print E-mail
Written by admin   

Monday, December 28, 2009 6:33 PM
"Billy N." <billy@hukum-kesehatan.web.id>
http://kesehatan. kompas.com/ read/xml/ 2009/12/28/ 18104725/ pt.askes. siapkan.layanan. jamkesda PT Askes Siapkan Layanan Jamkesda
PT Askes (persero) siap memberikan layanan jaminan kesehatan daerah atau jamkesda. Untuk merealisasikannya, pada tahun 2010 PT Askes akan mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan 125 kabupaten dan kota di Indonesia. "Program ini di luar jamkesmas pemerintah pusat. Nanti 125 daerah yang mengadakan MoU dengan PT Askes itu akan menyerahkan dananya ke PT Askes, dan kami diberi dana lima persen sebagai biaya operasional. Selebihnya dana untuk layanan peserta," ujar Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa di sela-sela acara penyerahan bantuan pembangunan masjid di Desa Langgar, Kecamatan Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (28/12/2009) . Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki infrastruktur hingga ke daerah-daerah, lanjut Subawa, PT Askes siap membantu pemerintah dalam layanan jaminan asuransi kesehatan. Bahkan, apabila program Jamkesmas diserahkan kepada PT Askes, PT Askes siap untuk melaksanakannya.
"Sebenarnya 220 juta rakyat Indonesia ini layanan asuransi kesehatannya diserahkan ke Askes, kami pun siap. Infrastruktur dan perangkat teknologi informasi kami memadai untuk itu. Lagi pula, kami adalah BUMN, milik pemerintah juga," kata dia. Kondisi keuangan PT Askes saat ini, lanjut Subawa, dalam kondisi sehat. Semua premi dari 16 juta peserta askes kembali kepada peserta. Biaya operasional sebesar Rp 520 miliar per tahun tak diambilkan dari premi, melainkan dari dana investasi yang besarnya Rp 935 miliar per tahun. "Artinya, pemerintah dalam kondisi kolaps selama setahun pun kami masih mampu beroperasi," imbuh dia. Sisa hasil usaha PT Askes tahun 2009 ini meningkat dari Rp 1 triliun menjadi Rp 1,8 triliun pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, sebesar dua persen dialokasikan untuk program bantuan sosial di antaranya bantuan bencana alam, pembangunan tempat ibadah, bina lingkungan, dan
kesehatan masyarakat. Untuk tahun 2009, jumlah dana bantuan sosial sebesar Rp 30 miliar.
Pada tahun 2010 ditargetkan meningkat menjadi Rp 40 miliar. Jumlah peserta Askes saat ini mencapai 16 juta. Dari jumlah tersebut, 2,5 juta adalah masyarakat umum, dan sisanya pegawai negeri sipil serta pensiunan. Dana kelolaan PT Askes mencapai Rp 6 triliun.

Tuesday, December 29, 2009 2:29 AM
"aris aris ugm" <aris_ugm@yahoo.com>
ASKES adalah BUMN, jelas profit oriented. Sedangkan social health insurance (termasuk Jamkesda) tidak bisa dijadikan sebagai objek untuk generating profit. Ruh gotong royong royong juga tidak ada dalam lembaga semacam ini. Bagaimana dengan pengalaman penyelenggaraan Askeskin? Bagaimana dengan Peran Daerah, hanya cukupkah menyerahkan uang ke Pusat? Bagaimana penyelenggaraan SHI, apakah PT Askes sebagai risk taker? Atau hanya sebagai administrator sebagaimana pengalaman penyelenggaraan Askeskin dulu? Resiko kekurangan dana menjadi tanggung jawab Pemda? Bagaimana dengan Otonomi Daerah termasuk bidang kesehatan? Terima kasih

 

Add comment


Berita Nasional

kulon-progo-distribusikan-vaksin-flu-burung- Kulon Progo - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendistribusikan 25.000 vaksin flu burung (H5N1) clade 2.3.2 kepada para peternak itik di sana. Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinas Kepenak) Kulon Progo, Drajad Purbadi, kepada Antara, di Kulon Progo, Senin (14/1), mengatakan, distribusi vaksin melaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) di wilayah utara, tengan dan selatan di wilayah Kulon Progo. "Penyebaran H5N1 clade 2.3.2 telah menyerang itik di Kabupaten Kulon Progo pada Oktober 2012. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk mengantasi penyebaran virus ini....
tingkatkan-pelayanan-pasien-di-depok-anggaran-kesehatan-harus-digenjo SEBAGAI kota penyangga ibu kota, pelayanan kesehatan di Depok masih belum optimal. Nyatanya, masih banyak warga Depok yang berobat dan mencari fasilitas kesehatan ke Jakarta. Betapa tidak, tahun 2013 anggaran kesehatan di APBD Depok masih jauh dari aturan Undang-Undang Kesehatan, yakni mewajibkan 10 persen dari APBD. Dana kesehatan saat ini sebesar Rp97 miliar masih di bawah 10 persen APBD senilai Rp1,6 triliun. Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rahmawati mengatakan, kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, sementara RSUD Depok selalu penuh sesak. Apalagi pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Sementara infrastruktur kesehatan, kata dia, masih belum memadai. Farida mengakui kuncinya memang penataan kembali plafon anggaran prioritas...

Berita Internasional

kwara-resident-doctors-embark-on-rural-health-careThe 400 membership of Association of Resident Doctors in the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) has embarked on rural medical posting/outreach with the aim of complementing government efforts on rural community health care programme. Speaking at the free screening exercise for non communicable diseases like hypertension and diabetes among civil servants in Ilorin, the president of the association, Dr. Dele Tajudeen, said the programme was part of goals aimed at giving back to the community. Dr. Tajudeen, who said the pilot exercise of the rural medical outreach had been carried out in Offa and Esie communities, adding that resident doctors from...
survey-most-rural-doctors-in-southern-kentucky-not-prepared-to-implement-electronic-health-recordsMany rural providers near retirement weigh making investment versus closing practice LONDON, Ky. (April 5, 2013) — A new electronic health records (EHR) survey released this week found that 63 percent of rural health providers have not installed the new EHR software as mandated by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009. More than 280 of the small and rural doctor practices surveyed in the Southern Kentucky region could be impacted and would face financial penalties from Medicaid and Medicare if they do not have new electronic health records software installed by 2015. More than 280 of the small and rural doctor...
RocketTheme Joomla Templates