Thursday, January 28, 2010 1:38 AM
"Billy N." <billy@mediator.web.id>

Di Indonesia, Miskin adalah Kebanggaan Rustan Ambo Asse Lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin makassar,sekarang bertugas sebagai dokter Gigi PTT di provinsi Kalimantan Timur. Mantan Ketua Dewan Mahasiswa Profesi FKG UNHAS.
Ada cerita menarik di seputar pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur, khususnya di Kecamatan peso kabupaten Bulungan. Tempatku bertugas. saya dan anda semua pasti sudah sangat paham, bahwa Jamkesmas adalah salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan khususnya bagi mereka masyarakat yang miskin. Nah, cerita menarik apa yang ingin saya ungkap di balik kisah Jamkesmas ini, konon karena lemahnya pendataaan rakyat miskin di tingkat aparatur desa, mengakibatkan munculnya kebijakan baru, yakni bagi mereka yang tidak tercatat dan tidak memiliki kartu jamkesmas tapi dikategorikan miskin, maka cukup dengan surat keterangan miskin dari kepala desa yang belakangan di sebut SKTM. Anehnya di tempat ini, beberapa oknum menjadikan hal ini sebagai peluang, entahlah aparatur desanya sulit mengkategorikan miskin itu seperti apa, atukah beberapa masyarakat yang bahagia di bilang miskin. Beberapa pengalaman pasien tanpa Jamkesmas yang sesungguhnya mampu
dalam hal biaya pengoba tan sering memamfaatkan SKTM ini sebagai surat sakti dari kepala desa.
Bagi masyarakat kalimantan timur yang pada umumnya dimanjakan oleh pemerintah daerah dalam hal kesehatan, tentunya mungkin bagi beberapa orang sebagai hal yang biasa saja.
Tapi, substansinya tidak demikian. Karena dalam hal pelaksanaan kebijakan jamkesmas, ini menjadi tidak adil, terutama bagaimana menjelaskan rasionalisasinya ke masyarakat miskin yang kritis juga nanti upaya pengawasan Bawasda di daerah masing-masing. Kalimantan Timur adalah provinsi yang sangat memanjakan masyarakatnya, atau dalam bahasa formalnya kesehatan derajat ke-gratisan-nya lebih
unggul di banding yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, untuk pasien rujuk saja dari puskesmas ke
rumah sakit kabupaten, pasien akan dibiayai transportasinya, biaya nginapnya dan sebagainya. Lain halnya cerita seorang kawan tentang bagaiamana pendidikan gratis di tempat ini, untuk mereka yang kebetulan kuliah, mereka akan dibiayai oleh pemda dari A-z, hinggga biaya transportasi wisuda nantinya pun akan di tanggung oleh pemerintah, juga keluarga yang ikut mengantar, pulang-pergi.
Konsekwensinya kemudian, mereka yang tak lulus seleksi bantuan pendidikan pemda berhenti sekolah, sederhananya tanpa di bantu pemda mereka ogah untuk kuliah. Paling tidak itulah hasil pengamatan sederhana saya di tempat ini, hingga suatu hari seorang teman di puskesmas daerah ini berujar”
kemisikinan begitu membanggakan di tempat ini, kemiskinan selalu menjadi alasan untuk di bantu’?
penerapan kualitas pelayanan yang berbasis data seperti jamkesmas sesungguhnya harus berawal dari akurasi dan cakupan pendataan tingkat desa yang benar-benar valid. Ini untuk tidak melakukan pembiaran terhadap oknum masyarakat yang sebenarnya mampu tapi mengaku miskin, reformasi birokrasi di institusi manapun harus di mulai dari hal sederhana dan penting seperti ini.
Jamkesmas sampai hari adalah denyut nadi bagi mereka yang benar-benar miskin secara ekonomi, kesehatanya sangat tergantung dari kartu kecil itu, mereka yang berasal dari desa-desa yang jauh, di pinggir-pinggir sungai kayan yang bergiram itu, rela menempuh perjalanan beresiko demi mendapatkan hak untuk di sehatkan. Tenaga kesehatan yang bertugas, khususnya yang berkaitan dengan
administrasi, sering sekali menerima surat SKTM itu yang hanya beberpa detik lahir dari tanda tangan aparatur desa. Lemahnya kontrol kita terhadap hal semacam ini, adalah cermin dari betapa bobroknya
birokrasi di Indonesia. Miskin adalah sebuah keterpaksaan, seyogyanya jangan menjadikan alasan
untuk mengaburkan rasa keadilan, khususnya pada penerapan pelayanan jamkesmas.