Informasi Seminar dan Workshop Tahun 2013 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran - Universitas Gadjah Mada
Pengantar Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) FK UGM mengemban misi untuk melakukan penelitian, konsultasi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial bagi sumber daya manusia dan institusi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Berkenaan dengan misi tersebut, pada tahun 2013, kami menyajikan berbagai hasil penelitian dalam bentuk seminar, serta menyelenggarakan kegiatan pelatihan ketrampilan yang lebih spesifik.
Beberapa isu terkini di bidang kesehatan juga merupakan topik diskusi yang diangkat, diantaranya terkait kebijakan di bidang kesehatan yaitu UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Percepatan Pencapaian MDG 4 dan MDG 5, Kebutuhan dan Kompetensi Dokter di Daerah Terpencil, serta Reformasi dan Ekuitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Selain itu, pembentukan BLU/BLUD Rumah Sakit juga merupakan topic diskusi yang masih kami susun. Sedangkan pelatihan yang akan diberikan antara lain mengenai, penggunaan Data Equity untuk pengambilan kebijakan pembiayaan kesehatan di daerah, Short Course dalam manajemen system kontrak dan Kerjasama Pemerintah-Swasta yang berkelanjutan.
Selain rangkaian topic kegiatan yang telah disusun, kami juga menyiapkan berbagai topic pelatihan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan klien. Informasi lengkap mengenai topik-topik yang tersedia, dapat menghubungi PMPK FK UGM melalui:
Sdri. Hendriana Anggi Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran - Universitas Gadjah Mada Gedung IKM Sayap Utara Lt. 2 Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta 55281 Telp./Fax : (0274) 549425 – hunting HP: +62812 279 388 82 Email : hendriana.anggi@gmail.com; chsm@ugm.ac.id Website : www.chsm.fk.ugm.ac.id
Kulon Progo - Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mendistribusikan 25.000 vaksin flu burung (H5N1) clade 2.3.2 kepada para peternak itik di sana.
Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (Dinas Kepenak) Kulon Progo, Drajad Purbadi, kepada Antara, di Kulon Progo, Senin (14/1), mengatakan, distribusi vaksin melaui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan (UPTD Puskeswan) di wilayah utara, tengan dan selatan di wilayah Kulon Progo.
"Penyebaran H5N1 clade 2.3.2 telah menyerang itik di Kabupaten Kulon Progo pada Oktober 2012. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta untuk mengantasi penyebaran virus ini....
SEBAGAI kota penyangga ibu kota, pelayanan kesehatan di Depok masih belum optimal. Nyatanya, masih banyak warga Depok yang berobat dan mencari fasilitas kesehatan ke Jakarta.
Betapa tidak, tahun 2013 anggaran kesehatan di APBD Depok masih jauh dari aturan Undang-Undang Kesehatan, yakni mewajibkan 10 persen dari APBD. Dana kesehatan saat ini sebesar Rp97 miliar masih di bawah 10 persen APBD senilai Rp1,6 triliun.
Anggota Komisi D DPRD Depok Farida Rahmawati mengatakan, kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, sementara RSUD Depok selalu penuh sesak. Apalagi pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
Sementara infrastruktur kesehatan, kata dia, masih belum memadai. Farida mengakui kuncinya memang penataan kembali plafon anggaran prioritas...
The 400 membership of Association of Resident Doctors in the University of Ilorin Teaching Hospital (UITH) has embarked on rural medical posting/outreach with the aim of complementing government efforts on rural community health care programme.
Speaking at the free screening exercise for non communicable diseases like hypertension and diabetes among civil servants in Ilorin, the president of the association, Dr. Dele Tajudeen, said the programme was part of goals aimed at giving back to the community.
Dr. Tajudeen, who said the pilot exercise of the rural medical outreach had been carried out in Offa and Esie communities, adding that resident doctors from...
Many rural providers near retirement weigh making investment versus closing practice
LONDON, Ky. (April 5, 2013) — A new electronic health records (EHR) survey released this week found that 63 percent of rural health providers have not installed the new EHR software as mandated by the American Recovery and Reinvestment Act of 2009.
More than 280 of the small and rural doctor practices surveyed in the Southern Kentucky region could be impacted and would face financial penalties from Medicaid and Medicare if they do not have new electronic health records software installed by 2015.
More than 280 of the small and rural doctor...
